DPRD Maluku Tenggara Soroti Data OPD yang Tak Sinkron, Dorong Integrasi Sistem
- 14 Apr 2026 17:00 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur - Masalah ketidaksinkronan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kondisi ini dinilai dapat menghambat efektivitas perencanaan pembangunan dan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya di sektor pariwisata.
Anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmitha Indah Lestari, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki sistem data yang terintegrasi. Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di ruang Komisi II, Senin (13/4/2026).
Dalam rapat itu, Rosmitha menyoroti adanya perbedaan data objek pajak sektor pariwisata di antara tiga OPD terkait. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya konsolidasi data yang seharusnya menjadi dasar bersama dalam pengambilan kebijakan daerah.
| Baca juga: Prakiraan Cuaca Rabu 22 Juli 2026 |
“Jadi Bapenda tidak lagi sibuk untuk urusi pendataan. Jika tiap tahun masih urus data, kapan selesainya. Bapenda tugasnya adalah melakukan penagihan,” kata Rosmitha.
Ia juga menekankan Dinas Pariwisata sebagai perangkat teknis perlu lebih aktif melakukan pemutakhiran data pelaku usaha wisata. Selain itu, dinas tersebut didorong untuk memastikan pelaku usaha, baik kecil maupun besar, memiliki izin resmi melalui Dinas PTSP.
Menurut Rosmitha, Dinas PTSP juga harus terhubung secara sistem dengan Bapenda agar proses administrasi dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif. Ia menilai, tanpa integrasi data, potensi kebocoran informasi dan ketidaktepatan kebijakan akan terus terjadi.
| Baca juga: Prakiraan Cuaca Selasa 21 Juli 2026 |
“Kalau data masing-masing OPD tidak sinkron, maka dampaknya akan sangat besar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah,” ujarnya.
Rosmitha menegaskan, DPRD melalui Pansus akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan sinkronisasi data lintas OPD, terutama yang berkaitan dengan objek pajak sektor pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat basis data daerah yang akurat dan terintegrasi.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....