RRI.CO.ID, Langgu - Pemerintah Provinsi Maluku mengakui pelaksanaan program bagi penyandang disabilitas hingga saat ini masih belum berjalan optimal di lapangan. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Awaludin Adzar, dalam diskusi pemberdayaan Kelompok Disabilitas di Grand Villia Hotel, Langgur, Selasa (7/4/2026).

Awaludin menjelaskan, salah satu kendala utama dalam implementasi program adalah keterbatasan anggaran serta adanya penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut membuat isu disabilitas kerap belum menjadi fokus utama dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor.

Situasi ini berdampak pada belum meratanya program dan layanan yang menyasar penyandang disabilitas di seluruh wilayah Maluku. Akibatnya, sejumlah kebutuhan dasar kelompok disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal.

“Program disabilitas selama ini masih ditempatkan pada posisi yang paling bawah, ini menjadi catatan bagi kami,” kata Awaludin.

Selain faktor anggaran dan prioritas, ia juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas publik yang ramah disabilitas di berbagai daerah. Fasilitas seperti akses jalan yang memadai, toilet khusus, serta sarana pendukung lainnya masih belum tersedia secara merata.

Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur inklusif masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyesuaian fasilitas publik agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

Awaludin menegaskan, evaluasi terhadap kebijakan dan program akan terus dilakukan untuk memastikan perbaikan ke depan. Diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan menjadi masukan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya.

“Ini menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah agar ke depan lebih serius dalam memperhatikan kebutuhan disabilitas,” ujarnya.

Pemerintah provinsi Maluku berkomitmen untuk meningkatkan perhatian terhadap isu disabilitas dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata penyandang disabilitas di lapangan.