RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya memasukkan isu penyandang disabilitas sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut tercermin dalam visi “Maluku Maju, Adil, dan Sejahtera” yang dibahas dalam diskusi di Grand Villia Hotel, Selasa (7/4/2026).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Awaludin Adzar menjelaskan, penguatan peran penyandang disabilitas telah masuk secara eksplisit dalam misi ketiga pembangunan daerah. Misi tersebut menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Awaludin, masuknya isu disabilitas dalam misi pembangunan menunjukkan adanya perubahan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak. Pemerintah tidak lagi memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok penerima bantuan semata, tetapi sebagai bagian dari subjek pembangunan yang harus dilibatkan secara aktif.

“Pada misi ketiga secara jelas disebutkan penguatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan,” kata Awaludin.

Ia menambahkan, kebijakan terkait disabilitas tidak hanya terbatas pada satu misi tertentu, melainkan dapat diintegrasikan ke seluruh misi pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan setiap sektor, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur, ikut berperan dalam mendukung akses dan partisipasi penyandang disabilitas.

Dengan model integrasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih komprehensif dan tidak terfragmentasi. Hal ini juga memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan mereka.

“Semua misi pembangunan sebenarnya bisa memasukkan program disabilitas, tidak hanya pada satu sektor saja,” ujarnya.

Awaludin menegaskan, integrasi isu disabilitas dalam seluruh agenda pembangunan merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pendekatan ini sekaligus memperkuat arah pembangunan Maluku yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan menuju 2045.