RRI.CO.ID, Langgur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan mekanisme evaluasi berlapis dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, Sabtu (4/4/2026).

Wakil Ketua II DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renjaan, mengatakan pembentukan Pansus telah disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD pada Selasa, 31 Maret 2026. Ia menjelaskan, Pansus akan bekerja selama 9 hari kerja dengan mempertimbangkan efektivitas waktu dan agenda kedewanan.

“Setelah menentukan pimpinan Pansus dan disepakati waktunya, maka proses Pansus akan berlangsung selama 9 hari kerja,” ujar Antonius.

Menurut Antonius, komposisi Pansus melibatkan unsur pimpinan DPRD, sekretaris dewan sebagai ex officio, serta anggota dari masing-masing fraksi dan perwakilan Komisi III. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pembahasan berjalan komprehensif dan mewakili seluruh kepentingan politik di DPRD.

Antonius menambahkan, dalam proses pembahasan, DPRD akan mengandalkan hasil reses, pengawasan lapangan, serta rapat kerja komisi sepanjang tahun 2025 sebagai bahan utama evaluasi. Data tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

“Hal ini nantinya tentu akan mendapat klarifikasi oleh dinas terkait, kemudian kita akan sampai pada penetapan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” katanya.

Antonius menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan Pansus tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga mempertimbangkan tindak lanjut atas catatan DPRD pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan LKPJ diharapkan menjadi instrumen pengawasan yang berkelanjutan dan mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.