RRI.CO.ID, Tual – Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Tual masih terus lakukan optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini disampaikan Joseph Labery, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Maluku Tenggara kepada rri.co.id belum lama ini.

Joseph mengatakan, pemasangan tanda batas pada bidang tanah yang dimiliki merupakan sebuah bentuk perlindungan atas kepemilikian tanah sehingga tidak menimbulkan polemik di masa mendatang. Program PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan untuk seluruh objek pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu Desa atau Kelurahan.

Proses ini melibatkan data fisik dan data yuridis dari satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk tujuan pendaftaran. Joseph menambahkan, selain pengurusan PTSL untuk memperkuat legalitas, masyarakat juga dihimbau mendaftarkan sertifikat tanah yang dimiliki dari analog ke digital yang bertujuan memberikan pengamanan atas dokumen yang dimiliki.

“Kami berharap masyarakat baik di Kota Tual maupun Maluku Tenggara bisa menjaga haknya masing-masing paling tidak dengan pemasangan tanda batas, karena sering persoalan yang terjadi itu terkait dengan masalah batas,” kata Joseph.

Program-program tersebut kata Joseph merupakan bagian dari target Pemerintah dalam meminimalisir berbagai persoalan terkait legalitas tanah yang kini masih sering terjadi di setiap Kabupaten Kota di Indonesia. Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat mengurangi konflik antar sesama di kalangan masyarakat.

Joseph mengakui, meskipun dalam pelaksanaannya kerap dihadapkan dengan berbagai kendala, pihaknya tetap optimis pada tahun 2026 ini, program PTSL BPN Maluku Tenggara dapat berjalan sesuai target yang sudah disiapkan. Ia berharap adanya kesadaran dari semua pihak sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.