RRI.CO.ID, Tual - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Tual berkomitmen tindaklanjuti akselarasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di bidang penegakkan hukum. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual, Muhamad Yusuf, kepada rri.co.id.

Dirinya menjelaskan, terdapat enam aspek utama yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Kantor Imigrasi. Dari keenam aspek tersebut, pihaknya berkomitmen fokus dalam penegakkan hukum dan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan public.

Muhamad Yusuf mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan sejak akselarasi Menteri dicanangkan. Memasuki tahun 2026, pihaknya berhasil menjalankan satu agenda penting yang berkaitan dengan hal ini, dengan mendeportasi sebanyak empat puluh dua Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah kerja Kantor Imigrasi Tual melalui jalur tidak resmi.

“Bukti kongkrit yang sudah kami lakukan adalah sepanjang tahun 2026 ini, warga Negara asing yang mencoba melintas secara ilegal ke Negara lain, khususnya Australia, itu kami sudah lakukan penegakkan hukum, melakukan penangkapan dan deportasi terhadap 42 WNA,” kata Muhamad Yusuf.

Muhamad Yusuf menambahkan, wilayah kerja Kantor Imigrasi Tual yang tergolong sebagai entri dan exit point, sangat rentan terjadi tindakan pelanggaran baik yang dilakukan warga negara asing maupun warga lokal.

“Wilayah kerja Kantor Imigrasi Tual itu sampai di perbatasan antara Timur Leste dan Indonesia, yaitu di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada juga Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru,” tambahnya.

Berbagai langkah strategis terus diambil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual dalam menjalankan setiap akselerasi Menteri yang meliputi enam aspek dasar, dengan rutin menjalankan program pengawasan dan operasi intelijen melalui seksi intelijen dan penindakan.

Selain itu, kerjasama dengan Pemerintah Daerah juga menjadi instrumen penting dalam upaya penegakkan hukum di wilayah kerjanya. Ia berharap, program ini mendapat dukungan positif dari semua pihak agar langkah-langkah hukum yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak bagi daerah dan bangsa.