RRI.CO.ID, Langgur - Pembangunan gereja yang mangkrak selama lebih dari satu dekade menjadi aspirasi utama warga Ohoi Ngabub, Kei Kecil, saat mengikuti reses anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Warga berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat membantu menyelesaikan pembangunan gereja yang hingga kini belum tuntas.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam agenda reses yang dihadiri empat anggota DPRD Maluku Tenggara, yakni Muhammad Tamher, Agung Renwarin, Rosmitha Indah Lestari, dan Benediktus Fadly Rejaan, Jumat (13/2/2026). Kehadiran empat legislator sekaligus ini disebut warga sebagai sesuatu yang jarang terjadi dalam agenda reses sebelumnya.

Menurut warga, pembangunan gereja baru telah dimulai sejak 2009 namun belum juga selesai karena keterbatasan dana. Padahal, masyarakat telah menerima pesan dari Uskup Amboina agar pembangunan gereja tersebut diupayakan rampung pada Juni 2027.

Ketua Dewan Stasi Ohoi Ngabub yang juga Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Korneles Letsoin, mengatakan warga terus berupaya menggalang dana secara swadaya. Upaya itu dilakukan dengan berkunjung ke sejumlah ohoi lain, termasuk mengikuti kegiatan paduan suara gereja.

“Kami mengumpulkan dana seadanya, bahkan ikut bernyanyi di ohoi lain demi menambah biaya pembangunan gereja,” ujar Korneles.

Ia menjelaskan, sejumlah bantuan telah diterima dari berbagai pihak, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun yang menyalurkan bantuan sebesar Rp150 juta pada 2024 dan 2025. Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Maluku Solaeman Letsoin juga memberikan bantuan Rp50 juta, serta dukungan dari anggota DPRD Maluku Tenggara Muhammad Tamher dan Agung Renwarin.

Selain pembangunan gereja, warga juga mengusulkan pembangunan rumah guru di Ohoi Ngabub. Saat ini hanya satu guru yang tinggal di ohoi, sementara guru lainnya menetap di luar desa sehingga proses belajar mengajar kerap mengalami keterlambatan.

Menanggapi aspirasi tersebut, keempat anggota DPRD meminta masyarakat segera menyiapkan proposal pembangunan gereja agar dapat dikawal ke pemerintah daerah. DPRD berjanji akan mendorong agar usulan tersebut masuk dalam pembahasan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Terkait usulan rumah guru, Agung Renwarin menekankan pentingnya kesiapan lahan agar pembangunan dapat diusulkan secara administratif. Sementara itu, Benediktus Fadly Rejaan menilai persoalan keterbatasan guru menjadi masalah umum di hampir seluruh ohoi di Maluku Tenggara dan perlu koordinasi dengan dinas teknis.

Rosmitha Indah Lestari menambahkan, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan, perjuangan aspirasi warga tetap menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota DPRD.

“Kondisi keuangan daerah memang terbatas, tetapi aspirasi masyarakat tetap akan kami kawal bersama,” ujar Rosmitha.