RRI.CO.ID, Langgur – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan Kei melalui pendidikan dan penguatan nilai budaya lokal sebagai modal strategis bagi pembangunan sosial dan budaya daerah. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah, Ahmad Dahlan Tamher, mewakili Bupati Muhammad Thaher Hanubun, saat membuka Deklarasi dan Diskusi Publik Pendidikan Perempuan Kei, Sabtu (14/2/2024).

Menurut Tamher, perempuan Kei memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial, merawat perdamaian, dan meluruskan nilai-nilai adat yang mulai bergeser akibat dinamika modernisasi. Pendidikan perempuan tidak hanya soal akses, tetapi juga tentang kapasitas, karakter, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Martabat perempuan Kei harus dijaga, dihormati, dan diperkuat melalui pendidikan serta kesadaran kolektif masyarakat,” ujar Tamher.

Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara ini menghadirkan narasumber ahli, termasuk Petronela Safsafubun dan Raudha A. Hanubun, yang membahas penguatan pendidikan perempuan dalam perspektif budaya lokal dan kebijakan daerah. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi praktis untuk memperluas akses pendidikan, membentuk karakter, serta meningkatkan peran perempuan Kei dalam pembangunan daerah.

Tamher juga menyinggung peristiwa 2 Februari 2024, ketika ratusan perempuan Kei turun ke jalan menyuarakan seruan moral menghentikan pertikaian di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya, aksi tersebut menjadi bukti nyata perempuan Kei mampu mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dan memperkuat nilai sosial masyarakat.

“Perempuan Kei memiliki posisi strategis dalam merawat perdamaian dan memperkuat nilai sosial yang harus terus diperjuangkan,” kata Tamher.

Lebih lanjut Plt. Sekda menegaskan, perempuan Kei harus diberikan ruang yang memadai untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan dari pemerintah dan komunitas adat agar pendidikan dan kapasitas mereka dapat berkembang maksimal. Ia menekankan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas sipil menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan.

Diharapkan deklarasi dan diskusi publik ini mampu membuka wawasan, memperkuat kesadaran kolektif, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada penguatan peran serta perlindungan perempuan Kei di masa depan.