RRI.CO.ID, Saumlaki - Pertemuan strategis terkait Sosialisasi Rencana Pembangunan Pagar di Desa Lermatang. Merupakan Komitmen percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Masela terus menunjukkan titik terang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) bersama INPEX Masela Ltd dan Konsorsium PENK (PT Petrosea Tbk, PT Enviromate Technology International, dan PT Nindya Karya, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Pertemuan tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, MKM.

Turut hadir dalam mendampingi adalah Ketua DPRD KKT, Richie Laurens Anggito, serta Sekretaris Daerah KKT, Brampi Moriolkossu, SH, yang bertindak sebagai moderator.

Namun, diminta semua pihak untuk memahami regulasi yang mengikat proyek ini, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi prasyarat utama berjalannya proyek. Berdasarkan AMDAL tersebut, terdapat lima desa yang ditetapkan sebagai wilayah terdampak.

“ Kami meluruskan pandangan bahwa peluang hanya tertutup untuk kelima desa itu saja. “Bukan berarti hanya lima desa tersebut yang menjadi prioritas.

Tidak, tetapi kami berkewajiban memprioritaskan pengelolaannya terhadap lima desa ini terlebih dahulu, nantinya daerah lain juga pasti akan turut serta,” jelas Wilde.

Sebagai ring satu atau lokasi utama berjalannya aktivitas awal proyek, Desa Lermatang akan mendapatkan perhatian khusus. INPEX membedakan pendekatan mereka menjadi dua jalur: Rekrutmen Pekerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk Desa Lermatang, INPEX akan fokus berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk memberdayakan masyarakat guna memberikan dampak ekonomi instan.

“Kami yang selalu bersinggungan di wilayah Desa Lermatang berkewajiban memperhatikan masyarakatnya. Setidaknya kami mengawali dengan memberikan tambahan perekonomian bagi masyarakat sekitar,” ujar Wilde.

Terkait tenaga kerja semi-skill, INPEX bersama pihak kontraktor berjanji akan memaksimalkan keterlibatan warga lokal. Namun, Wildi menyoroti pentingnya sinergi dan komunikasi yang lebih erat dengan Pemda, salah satunya terkait nasib para putra daerah lulusan pendidikan migas di Cepu.

INPEX bersama VP Corporate Services (VPCS), Rudi Imran, telah melakukan “bincang-bincang awal” dengan para lulusan tersebut. Dari temuan di lapangan, terdapat miss-communication antara program Pemda dan kebutuhan riil industri.

Minimnya Komunikasi: Pemda sebelumnya kerap mengirim siswa ke Cepu tanpa berkoordinasi dengan INPEX mengenai spesialisasi yang sedang dibutuhkan proyek.

Ketidaksesuaian Bidang: Akibatnya, INPEX baru mengetahui bidang keahlian para lulusan setelah mereka selesai menempuh pendidikan.

Oleh karena itu, INPEX sangat berharap Pemda lebih aktif mengundang dan berkoordinasi guna menyelaraskan program penyiapan SDM lokal dengan kebutuhan Proyek Abadi Masela.

Meski memprioritaskan warga lokal, INPEX memastikan bahwa seluruh proses seleksi akan berjalan secara adil dan profesional di bawah kendali pihak kontraktor.

Wilde juga bersikap realistis mengenai target waktu pengerjaan proyek. INPEX saat ini menghadapi tekanan target dari negara dan ancaman penalti jika proyek molor. Oleh sebab itu, strategi hibrida mungkin diterapkan:

Pekerja Luar Sebagai Pengisi Celah Sementara: Jika tenaga lokal belum siap dalam waktu dekat, tenaga luar akan digunakan demi mengejar jadwal proyek, namun posisi tersebut tidak akan hilang untuk warga lokal ke depannya.

Pelatihan Khusus: Bagi putra daerah yang gugur saat seleksi karena belum memenuhi standar kompetensi, INPEX berkomitmen membuka ruang diskusi dengan Pemda untuk menyiapkan pelatihan (capacity building) yang tepat.

Di akhir pertemuan, Wilde memberikan pemahaman penting terkait status badan hukum INPEX di Indonesia guna menyamakan persepsi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Inpex bukan PT (Perseroan Terbatas). Kami adalah INPEX Masela Ltd, berstatus sebagai K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Keberadaan kami di Indonesia asetnya nol. Seluruh biaya dan pengeluaran dicatat sebagai hutang negara. Jadi kami benar-benar sangat terbatas hanya untuk memenuhi pekerjaan yang diamanatkan oleh negara,” pungkasnya.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa kehadiran Proyek Abadi Masela harus menjadi momentum kebangkitan dan kemajuan ekonomi masyarakat di Bumi Duan Lolat, Kepulauan Tanimbar.