RRI.CO.ID, Saumlaki - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemda KKT) terus memperkuat koordinasi dengan lembaga adat dan masyarakat setempat. Menjelang Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Desa Lermatang. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, MKM., menyampaikan ketegasan saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Jumat, 10 Juli 2026.

Wakil Bupati dr. Juliana menyampaikan hasil pertemuannya antara Pemda KKT, Tua-Tua Adat Desa Lermatang di Balai Desa Lermatang dan Tim Groundbreaking Tingkat Kabupaten yang telah dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kepulauan Tanimbar. Bahwa peran aktif Pemda sangat dibutuhkan dalam menjembatani komunikasi dengan para pemilik lahan di area proyek.

“Pelaksanaan Groundbreaking Blok Masela di Desa Lermatang membutuhkan peran pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemilik lahan, sehingga ke depan tidak terjadi persoalan antara pemilik lahan maupun tua-tua adat sehubungan dengan lahan tersebut,”ujarnya.

Langkah persuasif ini diambil setelah Pemda KKT berdiskusi intensif dengan pihak Inpex dan SKK Migas. Pihak perusahaan secara khusus meminta Pemda memastikan sinkronisasi sosial agar tidak memicu gejolak di kemudian hari.

“Mereka menghargai adat istiadat mengenai tempat, tata cara, dan upaya-upaya berbasis kearifan lokal. sehingga kami membuka komunikasi terkait sistem adat dan doa adat yang nanti akan kita tempuh,” jelas Wabup Juliana.

Kunjungan Pemda disambut hangat oleh kepala tua adat beserta jajarannya di Desa Lermatang. Pihak adat bahkan telah mengusulkan skenario penyambutan resmi, mulai dari pengawalan, prosesi pembukaan lambang gerbang, hingga tata cara pengantaran tamu agung sesuai tradisi Tanimbar.

Terkait rencana kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemda KKT menyatakan masih menunggu konfirmasi jadwal resmi dari pusat.

“Kami masih melakukan penyesuaian untuk memastikan kapan RI satu tiba karena, jadwal tentatif belum kami terima. Namun, tim panitia groundbreaking lokal sudah merampungkan detail rencana dari sisi keamanan, acara, hingga kelengkapan logistik,” uangkap dr. Juliana.

Mengingat agenda ini melibatkan Kepala Negara, rundown acara akan disusun secara ketat hingga hitungan jam dan detik demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sistematis, aman, dan lancar.

dr. Juliana juga meluruskan pendapat keliru tentang istilah “uang sembayang” dalam prosesi adat. ia menegaskan bahwa dalam tradisi tanimbar tidak mengenal sistem tarif komersial. Untuk uang sembayang, biasanya di Tanimbar tidak dipasang tarif. ini tentang keikhlasan. konsepnya adalah apa yang diberikan oleh ‘Lolat’ kepada ‘Duan’, dan bagaimana ‘Duan’ menindaklanjutinya. itu adalah sebuah keseimbangan.

Pertemuan perdana ini akan ditindaklanjuti secara maraton, di mana pemda kkt dan pemangku adat desa lermatang dijadwalkan kembali menggelar koordinasi lanjutan pada hari minggu mendatang. (iman)