RRI.CO.ID, Langgur: Dinas Pertanian Maluku Tenggara mengarahkan seluruh potensi pertanian daerah untuk mendukung pencapaian swasembada pangan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun agar seluruh sumber daya lokal digarap secara optimal dan terencana, Rabu (21/1/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Joseph Dumatubun, mengatakan fokus pengembangan diarahkan pada komoditas pangan lokal yang sesuai dengan karakter wilayah. Komoditas tersebut meliputi umbi-umbian, sayur-sayuran, tanaman pangan, padi gogo, hingga beras merah sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.

Menurut Joseph, kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi menuju swasembada pangan berkelanjutan di Maluku Tenggara. Dinas Pertanian akan menjadikan komoditas lokal sebagai konsentrasi utama dalam mendukung visi besar kepala daerah ke depan.

“Seluruh potensi pertanian yang ada di Maluku Tenggara diarahkan oleh Pak Bupati untuk digarap secara serius demi pencapaian swasembada pangan, dengan fokus pada tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian, sayuran, padi gogo, dan beras merah,” ujar Joseph.

Dalam kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis, Dinas Pertanian mulai melakukan langkah awal berupa inventarisasi titik-titik dapur MBG di seluruh wilayah. Data tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan, kemudian dipetakan dengan lokasi-lokasi lahan pertanian terdekat yang dapat menjadi penyangga pasokan pangan.

Joseph menjelaskan, tidak semua dapur MBG berada di kawasan pertanian sehingga diperlukan kerja sama dengan ohoi terdekat yang memiliki lahan produktif. Dinas akan mendorong penyediaan bibit dan pupuk agar petani setempat mampu memasok kebutuhan sayuran sesuai kebutuhan MBG dan kondisi tanah lokal.

“Bantuan ini diharapkan menjadi stimulan peningkatan pendapatan petani, sekaligus memenuhi kebutuhan minimal sayuran bagi dapur MBG dan masyarakat lokal, dengan tetap dievaluasi berdasarkan kinerja kelompok tani,” kata Joseph.

Lebih lanjut, Dinas Pertanian menegaskan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kelompok tani penerima bantuan. Kelompok yang menunjukkan kinerja baik akan menjadi prioritas pembinaan lanjutan, sementara yang tidak optimal akan menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan ke depan.