Fiskal Mengetat, Desa dan Daerah Adu Strategi Sinkronisasi di Musrenbang 2026
- 04 Mar 2026 10:55 WIB
- Toli Toli
RRI.CO.ID, Tolitoli – Tantangan besar membayangi perencanaan pembangunan Kabupaten Tolitoli tahun 2026. Dalam dialog interaktif "Tolitoli Menyapa" yang digelar RRI Tolitoli pada Jumat (27/2/2026), terungkap bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memaksa pemerintah desa dan daerah untuk "memutar otak" lebih keras guna mensinkronkan program pembangunan agar tidak tumpang tindih.
Kabar mengejutkan datang dari Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Tolitoli, Fathudin, Ia mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) khusus infrastruktur yang pada tahun 2025 berada di angka 46 miliar, kini terjun bebas menjadi Nol pada tahun 2026. "Ini tantangan nyata. Dana transfer kita berkurang hampir 200 miliar rupiah. Oleh karena itu, Musrenbang bukan lagi sekadar formalitas, tapi wadah krusial untuk memastikan setiap rupiah yang terbatas digunakan untuk program yang benar-benar prioritas," ujar Fathudin dalam dialog tersebut.
Kepala Desa Bambapula, Aidil Abidin, tak menampik bahwa infrastruktur jalan tetap menjadi permintaan nomor satu dari masyarakat. Namun, menyadari kondisi fiskal yang sedang sulit, pihak desa mulai mencari jalur alternatif.
"Kami tidak hanya berharap pada APBD kabupaten. Kami mencoba melobi melalui kementerian dan aspirasi DPR pusat, seperti program listrik masuk dusun dan bedah rumah yang alhamdulillah mulai terjawab," tutur Aidil optimis.
Senada dengan pemerintah, Wakil Ketua 1 DPRD Tolitoli, Risman, menjelaskan bahwa postur APBD Tolitoli 2026 yang hanya berkisar 986 miliar rupiah sebagian besar sudah terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan wajib lainnya.
"Masyarakat mohon bersabar. Kami di DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari sumber pendapatan daerah yang mandiri agar kedepan kita tidak terlalu bergantung sepenuhnya pada transfer pusat yang aturannya kini semakin ketat," tegas Risman.
Menanggapi hal itu, Bappeda berjanji akan terus mengawal transparansi melalui sistem informasi pembangunan daerah, agar sinkronisasi program desa dan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.