RRI.CO.ID, Buol — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bunobogu resmi dibuka oleh Wakil Bupati Buol, Nasir Dj Daimaroto, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bunobogu, Senin (2 Februari 2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, anggota DPRD Kabupaten Buol Harno, unsur kejaksaan, Ketua TP PKK Kabupaten Buol, pimpinan OPD, Camat Bunobogu, para kepala desa dan ketua BPD se-Kecamatan Bunobogu, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan tema pembangunan tahun 2027 yakni “Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting.”

“Kita harus disiplin dan bijak dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja produktif harus diutamakan untuk menopang program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Merah Putih, serta ketahanan pangan,” ujar Nasir Dj Daimaroto.

Ia juga menyoroti tantangan daerah berupa angka stunting 36,9 persen dan kemiskinan 13,08 persen, yang akan diakselerasi penanganannya melalui sektor unggulan pertanian dan perikanan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Buol memaparkan kondisi fiskal daerah. Meski PAD 2025 melampaui target sebesar Rp 108,62 miliar, daerah menghadapi pemotongan dana transfer pusat Rp86,2 miliar.

“Lebih dari 50 persen APBD terserap untuk belanja pegawai. Ruang fiskal pembangunan hanya sekitar Rp 76,5 miliar, sehingga usulan Musrenbang harus prioritas dan realistis,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Buol juga mendorong tiga program strategis daerah, yakni Buol Terang (pemerataan listrik desa), PSDKU (pembukaan prodi PGSD dan Administrasi Pemerintahan), serta BLK Buol Hebat termasuk program magang ke Jepang.

Camat Bunobogu Irwansyah melaporkan 87 usulan telah disampaikan melalui SIPD-RI, keberhasilan penurunan stunting menjadi 10,3 persen, serta progres cetak sawah seluas 73 hektare. Anggota DPRD Buol Harno menegaskan, pokok pikiran dewan akan fokus pada infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan sinkronisasi program desa-daerah.

Kegiatan ditutup dengan ajakan memperkuat gotong royong dan budaya kerja bakti sesuai arahan Presiden RI.