KBRN, Surabaya : Untuk mengembangakan lumbung pangan di Jatim, Calon Gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo.
Jika terpilih, Luluk berjanji akan membantu sektor pertanian yang masih mempunyai kendala persoalan yang belum tuntas.
"Karena memang Ponorogo ini kekuatannya di bidang pertanian, maka kita harapkan Ponorogo ini akan menjadi penyokong lumbung pangan yang kuat dan hilirisasi pertanian, peternakan, harus kita perkuat lagi dari partisipasi anak-anak muda," jelas Luluk.
Luluk juga menyebut akan mengalokasikan 15 persen dana APBD Jawa Timur untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan program air bersih.
Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 -Lukmanul Khakim berniat menaikkan derajat kesejahteraan petani Jatim dengan mencukupi kebutuhan pupuk subsidi.
Selain pupuk subsidi, pihaknya juga akan mengembangkan perekonomian masyarakan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Jika Mbak Luluk dan Mas Lukman menang di Pilgub Jatim ini, kami akan mengatasi masalah petani, termasuk memberikan subsidi pupuk hingga 50 persen. Dengan subsidi ini, petani bisa berhemat dan produktivitas pun bisa lebih baik,” kata Lukmanul Khakim.
Lukman juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perangkat desa dalam memajukan sektor pertanian. Baginya, peran pemerintah desa sangat strategis dalam merancang program yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
Berikut Visi Misi diusung Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim
Visi
Jawa Timur sejahtera, berdaya saing, inklusif, berwawasan lingkungan, dan mendunia.
Misi
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.
3. Pemerataan pembangunan melalui percepatan infrastruktur desa, pembangunan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, akuntabel, bebas korupsi dalam mewujudkan pelayanan publik inovatif.
5. Mewujudkan masyarakat yang aman, berakhlak, inklusif, berkesetaraan gender dan harmonis.