Terang hingga Pesisir, Kepri Targetkan 2.050 Listrik Gratis Tahun Ini

RRI. CO. ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menggeser angka kemiskinan dan memperluas akses energi dasar bagi masyarakat. Tahun 2026 ini, sebanyak lebih dari 2.000 rumah tangga tidak mampu dipastikan akan menikmati bantuan pemasangan baru listrik secara gratis.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, M. Darwin, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dari APBD Kepri dialokasikan sebanyak 450 sambungan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, minus wilayah perkotaan Batam, Ditambah alokasi APBN sebanyak 1.400 sambungan.

"Khusus Batam, kita ditopang dana CSR sekitar 200 sambungan, total tahun ini ada sekitar 2.050 titik," ujar Darwin, Senin, 17 Agustus 2026.

Darwin menjelaskan, Seluruh penerima manfaat akan mendapatkan fasilitas daya subsidi sebesar 900 Watt. Saat ini, program tersebut sedang masuk tahap penyelesaian verifikasi kelayakan bersama PT PLN (Persero) serta penunjukan pihak pelaksana.

"Targetnya, pemasangan fisik di lapangan dapat selesai dalam 1 hingga 2 bulan ke depan,"ujarnya.

Perusahaan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK) seperti PLN Batam, Panbil, Tunas, Batamindo, Lagoi, Lobam, hingga Tanjung Kasam Power rutin menyalurkan rasionasi CSR rata-rata 200 sambungan per tahun. "Hampir rata-rata 200 sambungan lebih setiap tahun CSR kita," tuturnya.

Menghadapi Tantangan Geografis dan Target 2029, Darwin mengungkapkan, Rasio Ketenagalistrikan di Kepri saat ini telah mencapai 99,45 persen. Masih terdapat sisa 0,55 persen atau sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik, mendominasi kawasan pulau-pulau terpencil serta kawasan pesisir seperti Rempang dan Galang di Batam.

"Sisa 4.000 rumah tangga ini kita targetkan rampung secara bertahap hingga akhir periode RPJMD pada 2029 mendatang," ucapnya.

Tantangan utama di lapangan meliputi ketersediaan jaringan dan kapasitas beban lokal. Usulan warga yang masuk melalui RT/RW, Kepala Desa, dan Lurah harus diverifikasi ketat bersama PLN.

"Jika jarak rumah warga terlalu jauh dari jaringan utamabahkan ada yang melebihi 2 kilometer hanya untuk 1 atau 2 rumah PLN perlu menghitung ulang kelaikan teknis dan investasinya sebelum ditarik jaringan baru," katanya.