Pengamat Kebijakan Publik Nilai Aspirasi Warga Soal Jalan Rusak Segera Direspon

RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pengamat Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Ferizone, menilai aksi protes masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga. Menurutnya, aksi penanaman pohon pisang di jalan berlubang mencerminkan harapan masyarakat agar kondisi infrastruktur jalan mendapat perhatian dari pemerintah.

Ia mengatakan kerusakan jalan di kawasan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, termasuk tingginya intensitas kendaraan bertonase besar dan kondisi banjir saat hujan lebat. Jalan tersebut merupakan akses yang cukup penting bagi aktivitas masyarakat dan kendaraan logistik.

“Saya rasa wajar jika masyarakat menyampaikan protes karena kondisi jalan yang rusak memang berdampak langsung pada aktivitas mereka,” kata Ferizone, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ferizone juga selaku Ketua STISIPOL Raja haji, menjelaskan pemerintah daerah memang menghadapi keterbatasan anggaran dalam memperbaiki seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan. Beberapa proyek infrastruktur di Bintan bahkan memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Ferizone menilai kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal daerah masih perlu diperkuat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas infrastruktur secara maksimal.

“Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menunjukkan kemampuan pembiayaan daerah masih memiliki keterbatasan,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang layak karena telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespons aspirasi warga dengan langkah yang konkret.

“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan infrastruktur yang baik, sehingga aspirasi mereka harus menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor yang belum tergarap maksimal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu lebih aktif mengusulkan bantuan pendanaan infrastruktur kepada pemerintah pusat.

“Solusi jangka panjangnya adalah memperkuat PAD dan memaksimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur,” ucapnya.