RRI.CO.ID, Lingga - Dinsos PPPA Kabupaten Lingga bersama Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lingga resmi menuntaskan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelatihan berlangsung selama enam hari, yakni pada 27–29 Juli 2026 dan dilanjutkan 3–5 Agustus 2026, dengan melibatkan 548 peserta yang terdiri dari kader Posyandu, operator SIKS-NG desa dan kelurahan, serta TP Posyandu dari 84 desa/kelurahan dan 190 Posyandu di Kabupaten Lingga.

Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Lingga, M. Arief, berharap seluruh materi yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas kader dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Kader Posyandu SPM Bidang Sosial memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yang membutuhkan layanan sosial," kata Arief, Kamis, 6 Agustus 2026.

Selain itu, para kader juga dibekali kemampuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial, memberikan edukasi mengenai program kesejahteraan sosial. Hingga melakukan rujukan kepada instansi yang berwenang apabila ditemukan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Materi pelatihan juga mencakup penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perundungan (bullying) di lingkungan sekolah," ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para kader diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta Dinsos PPPA Kabupaten Lingga.

"Kami berharap seluruh kader mampu menjalankan tugasnya secara optimal sehingga pelayanan sosial di masyarakat dapat semakin cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan," tuturnya.

Wakil Bupati Lingga, H. Novrizal, mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas kader Posyandu menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan sosial hingga ke tingkat desa.

"Kita berharap setiap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dapat segera terdeteksi, dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia, serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh instansi terkait sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal," kata Novrizal.