RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Program penataan dan perampingan perangkat RT/RW di Kota Tanjungpinang berdampak pada keterlambatan pembayaran insentif bagi para ketua RT dan RW. Hingga awal Agustus 2026, insentif untuk periode Juni dan Juli disebut belum diterima oleh sejumlah pengurus wilayah, termasuk mereka yang tidak lagi menjabat akibat restrukturisasi, Senin, 3 Agustus 2026.

Ketua RT 3/RW 3 Kelurahan Seijang, Nurfaidin, membenarkan adanya keterlambatan tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh pengurus yang masih aktif, tetapi juga mantan ketua RT dan RW yang masa jabatannya berakhir setelah program penataan dan perampingan diberlakukan.

“Bagi RT dan RW yang sudah tidak menjabat lagi karena adanya program penataan dan perampingan kembali, seharusnya gaji mereka sudah dibayarkan,” ujar Nurfaidin.

Nurfaidin berharap, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dapat segera menyelesaikan proses administrasi yang menjadi penyebab tertundanya pembayaran. Menurutnya, kepastian pencairan insentif penting agar para mantan pengurus wilayah yang telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak merasa dirugikan.

“Ini penting diselesaikan supaya pihak yang bersangkutan tidak merasa terzalimi dan sebagainya,” ucapnya.

Nurfaidin menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, keterlambatan pembayaran merupakan dampak dari proses penyusunan kembali perangkat RT/RW yang saat ini masih berlangsung. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pencairan insentif bagi para pengurus yang terdampak.

Ia juga menyebutkan besaran insentif yang belum diterima mencapai Rp600 ribu per bulan. Setelah dipotong pajak, setiap ketua RT maupun RW menerima insentif bersih sebesar Rp564 ribu.

“Gaji yang tertunda itu besaran awalnya Rp600 ribu, setelah dipotong pajak, total gaji bersih yang diterima sebesar Rp564 ribu,” katanya, mengakhiri.