RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,48 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027, Selasa, 21 Juli 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Misni, mengatakan penyusunan proyeksi APBD 2027 dilakukan berdasarkan perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penyusunan anggaran harus dilakukan secara realistis agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal.

“Penyusunan anggaran untuk APBD 2027 harus serealistis mungkin dengan mempertimbangkan nilai dana transfer pusat dan kondisi PAD Kepri saat ini,” ujar Misni.

Misni menjelaskan, hingga saat ini sumber utama pendapatan daerah masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemprov Kepri juga terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak yang belum tergarap maksimal.

“Kami sedang mengoptimalkan pemungutan pajak alat berat dan pajak air permukaan yang selama ini sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal,” ucapnya.

Terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Misni menyebutkan, Pemprov Kepri belum menargetkan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus saat ini masih pada pembenahan tata kelola dan penyehatan kelembagaan agar kedua sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang.

“Pendapatan dari BUP dan BUMD, saat ini pemerintah provinsi masih berfokus penuh pada upaya penyehatan lembaga terlebih dahulu,” katanya, mengakhiri.