Lis Darmansyah Respons Positif Surat Terbuka, Tegaskan Mutasi Tunggu Penataan OPD

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menanggapi secara terbuka surat yang beredar di media sosial dan ditujukan kepadanya terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan, Kamis, 9 Juli 2026.

Lis mengatakan, dirinya memandang surat terbuka tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Ia menilai kritik yang objektif justru menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.

”Saya suka sekali kalau ada masyarakat yang mengkritik, tandanya mereka peduli, asal kritiknya objektif,” ujar Lis Darmansyah.

Terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat, Lis menegaskan keputusan tersebut bukan disebabkan persoalan individu maupun pertimbangan politik, melainkan menunggu selesainya proses penataan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah direvisi. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar struktur organisasi yang dibentuk dapat berjalan efektif.

”Kemampuan anggaran kita terbatas, sehingga dilakukan efisiensi dan penggabungan OPD agar belanja pemerintah ke depan lebih mampu menopang kebutuhan organisasi,” ucapnya.

Lis menjelaskan, proses penyesuaian SOTK masih menunggu penyelesaian peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota (Perwako) yang saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri). Setelah seluruh regulasi tersebut rampung, barulah Pemko Tanjungpinang dapat mengajukan tahapan berikutnya, termasuk pelaksanaan mutasi pejabat.

”Setelah semuanya selesai, baru kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, jangan sampai rekomendasi turun sementara aturan pelaksana belum siap,” tuturnya.

Lis mengakui, kondisi fiskal daerah turut memengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, pendapatan daerah yang tidak sesuai proyeksi membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja, termasuk menunda beberapa agenda yang belum mendesak, sehingga ia memastikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

”Termasuk upaya menurunkan angka pengangguran dan mengoptimalkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” katanya, mengakhiri.