RRI.CO.ID, Lingga - Wakil Bupati Lingga, Novrizal, melantik dan mengambil sumpah 50 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 10 desa untuk masa jabatan 2026–2034. Pelantikan berlangsung di Gedung Daerah Daik Lingga.
Puluhan anggota BPD yang dilantik berasal dari Desa Laboh, Penaah, Baran, Suak Buaya, Busung Panjang, Tanjung Irat, Langkap, Tinjul, Cempa, dan Pulau Duyung. Mereka akan menjalankan tugas sebagai perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama delapan tahun ke depan.
Novrizal mengatakan, bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, BPD memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan jalannya pemerintahan desa.
“Anggota BPD harus mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat, menjaga harmonisasi dengan pemerintah desa," kata Novrizal, Jumat 19 Juni 2026.
Ia menjelaskan BPD bukan hanya berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa, tetapi juga berperan aktif dalam membahas berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik antara BPD, pemerintah desa, dan warga menjadi hal yang sangat penting.
"Serta menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan desa secara objektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Novrizal juga mengingatkan agar seluruh anggota BPD mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di desa. Selain itu, integritas dan etika harus tetap dijaga agar kepercayaan masyarakat tidak luntur.
"Pembangunan desa yang berhasil tidak hanya bergantung pada kepala desa dan perangkatnya," tuturnya.
Keberadaan BPD diharapkan mampu mendorong lahirnya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan pengawasan yang baik, setiap kebijakan desa dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Peran BPD dalam mengawal penggunaan anggaran serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran juga sangat menentukan," katanya.
Pelantikan ini menjadi awal tugas bagi para anggota BPD yang baru. Tantangan mereka bukan sekadar menghadiri rapat atau menandatangani berita acara, melainkan memastikan suara masyarakat benar-benar sampai dan diperjuangkan dalam setiap kebijakan desa.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....