Digitalisasi Harus Permudah Pelayanan Publik Bukan Sebaliknya

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari kemampuan sistem yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan pengembangan layanan digital yang saling terhubung dibandingkan terus menciptakan aplikasi baru yang berdiri sendiri. Aplikasi yang tidak terintegrasi berisiko menimbulkan silo data, menghambat pertukaran informasi antarinstansi, serta menambah beban pengelolaan dan anggaran.

“Jangan banyak aplikasi, tetapi tidak terintegrasi. Maksimalkan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi dibuat untuk memudahkan masyarakat, bukan menyulitkan masyarakat,” kata Teguh, Kamis 18 Juni 2026.

Teguh menjelaskan, transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu implementasinya adalah pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang memungkinkan proses administrasi dilakukan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan dokumen.

Namun, seiring berkembangnya layanan digital, ancaman keamanan siber seperti kebocoran data, ransomware, dan peretasan juga semakin meningkat. Karena itu, aspek keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan sistem sejak awal, bukan setelah terjadi insiden.

“Ketika layanan didigitalisasi, keamanan siber harus dipersiapkan pada saat yang sama. Jangan menunggu terjadi insiden baru bergerak,” ujar Teguh.

Sebagai langkah penguatan, Pemko Tanjungpinang terus mengoptimalkan penggunaan sertifikat elektronik serta melakukan pendataan dan pemetaan sistem elektronik di seluruh perangkat daerah. Upaya ini bertujuan menentukan prioritas pengamanan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mempermudah audit dan mitigasi risiko keamanan informasi.

Teguh berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan terpercaya guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.