Kepri Jadi Provinsi Kedua Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 17 Juni 2026.

Pencanangan dilakukan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan BPS melaksanakan sensus ekonomi setiap 10 tahun, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam. Menurutnya, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

”Ini harus kita catat, harus kita data, dan harus kita hadirkan datanya yang terkini dan akurat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia menyebutkan, Kepri menjadi provinsi kedua yang ia canangkan secara langsung. Menurutnya, potensi ekonomi Kepri sebagai "permata biru" di gerbang utara Indonesia perlu terus diasah melalui data yang akurat guna mendukung pembangunan hingga Indonesia Emas 2045.

”Marilah kita jadikan sensus ekonomi sebagai alat kita bersama untuk memajukan Kepri sebagai permata biru di gerbang utara Indonesia,” ucapnya.

Amalia menegaskan, sensus ekonomi merupakan gerakan nasional yang menjadi milik bersama, bukan hanya BPS. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi agar cakupan pendataan dapat dilakukan secara menyeluruh dan menghasilkan data berkualitas.

"Cakupannya semua, tidak ada yang terlewat, dan yang kedua, kualitas datanya harus benar, kualitas datanya harus bagus," tuturnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, namun juga menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis daerah. Bagi Provinsi Kepri yang memiliki wilayah laut mencapai 98 persen, data sensus ekonomi dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim.

”Terutama berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Ansar Ahmad.

Ansar mengatakan, akan menginstruksikan seluruh kepala daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga rumah tangga untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap, tidak ada satu pun aktivitas ekonomi yang terlewat sehingga Kepulauan Riau dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan sensus tersebut.

”Tidak boleh ada satu pun yang terlewatkan di Provinsi Kepri ini,” katanya, mengakhiri.