Rapat Koordinasi KKMD dan FKPDAS Kepri Bahas Perlindungan Mangrove

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder di Gedung Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kepri.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sei Jang Duriangkang, Haris Sofyan Hendriyanto, mengatakan KKMD merupakan forum yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Anggotanya terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan, pengelola wisata, hingga berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian mangrove.

"Kelompok Kerja Mangrove Daerah menjadi wadah untuk saling berdiskusi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam memikirkan serta melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Haris Sofyan Hendriyanto.

Menurut Haris, melalui forum tersebut seluruh pihak dapat menyatukan, menyusun program dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan mendukung kehidupan masyarakat.

“Pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder,” ucapnya.

Ia menjelaskan KKMD Kepri telah memiliki rencana aksi yang disusun untuk periode 2023 hingga 2027. Dokumen tersebut memuat berbagai program kegiatan beserta pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

"Di dalam rencana aksi itu sudah diatur berbagai kegiatan dan peran setiap pihak, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” tuturnya.

Dirinya menambahkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi terus dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap program berjalan sesuai target serta mampu memberikan dampak nyata bagi perlindungan mangrove di Kepri.

"Hari ini kami terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi agar tujuan pengelolaan dan perlindungan mangrove dapat tercapai dengan baik,” katanya.

Ia menekankan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi tetap menjadi prioritas. Melalui forum KKMD, masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terus diajak bersama-sama menjaga kelestarian mangrove sebagai aset lingkungan yang sangat penting bagi daerah.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem mangrove di Provinsi Kepri agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” katanya, mengakhiri.