Pemkab Anambas Sinkronkan Data Usulan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026

RRI.CO.ID, Anambas - Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian mengikuti pemantapan data usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin, 18 Mei 2026 sebagai bagian dari sinkronisasi data usulan kabupaten/kota.

Forum tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah memaparkan kondisi lapangan, kesiapan wilayah, serta kendala pengusulan program. Pembahasan difokuskan pada validasi data lokasi dan kesiapan lahan yang menjadi syarat utama pengembangan kawasan nelayan.

“Kegiatan ini penting untuk memastikan data usulan benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Raja Bayu Febri Gunadian.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk mendorong pembangunan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain infrastruktur pendukung, program ini diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah strategis perbatasan.

“Program ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.

Dari hasil pendataan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya mengusulkan 19 lokasi kampung nelayan. Namun, keterbatasan lahan darat membuat usulan tersebut disesuaikan menjadi tujuh lokasi yang lahannya telah tersedia.

“Masih ada kendala persoalan lahan di darat, sehingga setelah pengumpulan data dan penyesuaian, saat ini dapat diupayakan tujuh kampung nelayan yang lahannya tersedia,” ucapnya.

Sebanyak lima kampung nelayan dari usulan tersebut dinyatakan lolos untuk tahap survei lapangan. Kendati demikian, sebagian besar lokasi berada di atas laut sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penetapan dan pengembangannya.

“Kami akan Kembali mengusulkan sekitar 15 kampung nelayan lainnya untuk dapat dipertimbangkan tahap selanjutnya,” tuturnya.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menekankan pentingnya aksesibilitas darat dalam penentuan lokasi pembangunan. Ia mengingatkan agar penetapan kawasan tidak hanya berfokus pada wilayah laut, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan operasional jangka panjang.

“Akses darat tetap penting agar pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kendala operasional di kemudian hari,” kata Ansar Ahmad.

Pertemuan tersebut juga membahas koordinasi lintas instansi guna memperkuat dukungan program di tingkat daerah. Diskusi lanjutan dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kepulauan Riau.

“Kita perlu sinergi semua pihak agar program ini benar-benar berjalan efektif,” katanya, mengakhiri.