RRI.CO.ID, Lingga - DPRD Kabupaten Lingga menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD Lingga, Maya Sari mengatakan, bahwa pembahasan LKPJ bukan hanya agenda formalitas. Melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“LKPJ merupakan cermin dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus ukuran sejauh mana amanah rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Maya Sari, Senin 18 Mei 2026.
Menurut Maya, struktur fiskal Kabupaten Lingga masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dinilai masih sangat kecil.
"Karena realisasi PAD tahun 2025 hanya mencapai sekitar 26,65 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya.
Bahkan, sektor pajak daerah yang seharusnya menjadi tulang punggung PAD hanya mampu mencapai sekitar 14,77 persen dari target. DPRD menilai kondisi itu menjadi alarm serius bagi tata kelola pendapatan daerah.
“Ini bukan sekadar persoalan angka. Ini alarm serius bahwa tata kelola pendapatan daerah masih membutuhkan pembenahan yang fundamental,” tuturnya.
DPRD meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pemungutan pajak, memperkuat basis data perpajakan, dan meningkatkan pengawasan. Serta mendorong kepatuhan wajib pajak demi mengoptimalkan PAD.
"Kita mendorong pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, peningkatan investasi, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....