Basyarudin Ingatkan Generasi Muda Pahami Sejarah Pembentukan Kepri

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Ketua GMBP3KR, Basyarudin Idris, mengajak generasi muda di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak melupakan sejarah perjuangan pembentukan daerah tersebut yang penuh pengorbanan dan tragedi. Menurutnya, Hari Marwah Kepri bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum mengenang perjuangan pemuda dan mahasiswa saat memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepri pada tahun 2002, Rabu, 13 Mei 2026.

Basyarudin menjelaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepri dimulai dari gelombang aspirasi masyarakat sejak 15 Mei 1999 hingga mencapai puncaknya pada Mei 2002. Saat itu, aksi demonstrasi hingga bentrokan terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap ketergantungan pemerintahan Kepri dengan Provinsi Riau.

“Berbagai tragedi terjadi saat itu, mulai dari pemblokiran pelabuhan, penurunan pelat Samsat Riau menjadi Samsat Kepri,” ujar Basyarudin Idris.

Basyarudin mengatakan, perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri disahkan DPR RI pada 24 September 2002. Menurutnya, saat ini masyarakat Kepri sudah dapat merasakan sejumlah kemajuan pembangunan di berbagai daerah, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

“Ada beberapa kemajuan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya di tujuh kabupaten dan kota,” ucapnya.

Basyarudin menyebutkan, pembangunan di Kepri belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita awal perjuangan pembentukan provinsi. Ia menyoroti kecilnya APBD Kepri dibandingkan daerah lain yang sama-sama dimekarkan pada tahun 2002, seperti Banten dan Gorontalo.

“Kepulauan Riau memiliki lebih dari 2.400 pulau dengan APBD sekitar Rp4 triliun,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi sumber daya alam Kepri yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Menurutnya, potensi sektor perikanan dan labuh jangkar masih perlu diperjuangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Tetapi hasilnya belum sepenuhnya dirasakan daerah karena banyak kebijakan masih berada di pusat,” katanya, mengakhiri.