RRI.CO.ID, Bintan – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan menilai pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) perlu diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir, tidak hanya pada pembangunan fasilitas fisik. Program kampung nelayan diharapkan mampu menjadi solusi nyata terhadap persoalan yang selama ini dihadapi nelayan tradisional.

Ketua KNTI Bintan, Syukur Harianto, mengatakan konsep KNMP harus mencakup pengelolaan berbasis masyarakat lokal. Menurutnya, nelayan setempat perlu menjadi pelaku utama dalam pengelolaan fasilitas yang dibangun di kawasan tersebut.

“Kampung nelayan harus dikelola murni oleh masyarakat nelayan itu sendiri agar manfaat ekonominya benar-benar kembali ke mereka,” ujar Syukur Harianto, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.

“Standar harga ikan dan sistem distribusi yang jelas harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan kampung nelayan,” ucapnya.

Dirinya menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar lima hingga enam bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan.

Dengan adanya KNMP, harga jual ikan akan lebih baik, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, serta tersedianya kebutuhan penunjang seperti es dan sembako. Jika tidak, program yang digulirkan dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan.

“Kalau harga ikan, BBM, dan fasilitasnya sama saja, maka kampung nelayan tidak akan banyak membantu ekonomi nelayan,” tuturnya.