RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan menyoroti penguatan konsep kampung nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program kampung nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal.

Ketua KNTI Bintan, Syukur Harianto, mengatakan pengembangan kampung nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan pihak luar.

“Kampung nelayan harus dikelola murni oleh masyarakat nelayan itu sendiri, agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh mereka,” ucap Syukur Harianto, Rabu, 6 Mei 2026.

Keberadaan fasilitas seperti pelabuhan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), tempat pelelangan ikan bagi nelayan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, program tersebut berpotensi akan mengembalikan ketergantungan nelayan kepada para tengkulak.

“Jangan sampai kampung nelayan ini hanya mengganti nama, tapi pola ketergantungan nelayan kepada toke tetap sama,” katanya.

Dirinya berharap program kampung nelayan mampu menjawab tantangan yang dihadapi nelayan saat musim utara atau masa paceklik. Pada periode tersebut, nelayan tidak dapat melaut selama lima hingga enam bulan akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

“Di masa paceklik itulah seharusnya kampung nelayan bisa menjadi solusi aktivitas ekonomi alternatif bagi nelayan,” tuturnya.

Pemerintah perlu memastikan harga ikan dan kebutuhan penunjang seperti es di kampung nelayan memiliki nilai lebih baik dibandingkan di luar kawasan. Jika tidak, program dengan dukungan anggaran besar dikhawatirkan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi nelayan.

“Kalau harga ikan dan fasilitasnya sama saja, tentu program ini tidak akan menumbuhkan ekonomi nelayan secara maksimal,” katanya, mengakhiri.