RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan SMP yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan.

“Kami terus terang saja dibilang kurang iya, lebih kurang 1500 guru. Untuk itu kita petakan per satuan pendidikan dan mata pelajaran,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung.

Andi Agung, mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten/kota, terutama Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.

"Sehingga pemetaan ini penting agar distribusi guru tepat sasaran," ujarnya.

Andi menjelaskan bahwa legalitas untuk mempekerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.

"Sekarang sudah ada legalitasnya, itulah yang menjadi dasar kami untuk mempekerjakan kembali para guru tersebut," ucapnya.

Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan ke pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik.

"Bagi yang sudah sertifikasi non-ASN, nantinya akan dibayar oleh pusat sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.

Selain masalah SDM, Pemprov Kepri juga tengah membangun 10 sekolah baru untuk menampung ledakan jumlah siswa tahun ini. Pembangunan tersebut mencakup SMA, SMK, hingga SLB yang tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, hingga Lingga menggunakan anggaran APBD dan APBN.

"Tahun ini kita membuka sekolah baru untuk memastikan seluruh anak-anak di Kepri mendapatkan akses pendidikan," ucapnya.

Di Kota Batam, pembangunan SLB Negeri 2 menjadi prioritas karena kapasitas sekolah luar biasa yang ada saat ini sudah tidak mencukupi. Disdik Kepri juga mulai memetakan kebutuhan guru spesialis untuk ditempatkan di sekolah-sekolah berkebutuhan khusus tersebut.

"SLB 1 sudah penuh, maka kita bangun SLB 2 dan tahun ini sudah mulai menerima murid baru," katanya.

Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan.

"Data ini kami serahkan ke BKD, karena kewenangan eksekusi redistribusi ada di tangan mereka," imbuhnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dijadwalkan akan memimpin langsung koordinasi redistribusi ini demi pemerataan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan. Disdik berharap langkah ini mampu menyelesaikan persoalan kekosongan guru sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Pak Gubernur akan melakukan optimalisasi redistribusi guru ini dalam waktu dekat," katanya, mengakhiri.