RRI.CO.ID, Lingga - Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, membeberkan kondisi keuangan daerah yang berjalan timpang antara dana masuk dan kebutuhan belanja. Ia menyebut transfer dari pemerintah pusat rutin masuk setiap bulan, namun dana bagi hasil dari provinsi masih tertahan.

“Setiap bulan sekitar Rp32 miliar masuk dari pusat, tapi dari provinsi belum juga ditransfer,” kata Armia, Senin 27 April 2026.

Ia menambahkan, kondisi ini membuat pengelolaan keuangan harus ekstra hati-hati. Menurutnya belanja tersebut bersifat prioritas dan tidak bisa ditunda.

Armia merinci alokasi dana tersebut langsung terserap untuk kebutuhan utama. Ia menyebut gaji ASN mencapai Rp20 miliar, TPP Rp7 miliar, Dana Desa Rp3 miliar, dan BPJS sekitar Rp3 miliar.

“Uang yang masuk itu langsung habis untuk kebutuhan wajib, tidak sempat bernapas panjang,” ujarnya.

Armia menjelaskan bahwa pinjaman ke bank tidak bisa dijadikan solusi untuk menutup tunda bayar. Menurutnya, aturan penggunaan pinjaman sudah jelas dan tidak boleh dialihkan.

“Pinjaman itu bukan untuk tambal sulam tunda bayar, ada aturan yang harus dipatuhi,” tuturnya.

Armia mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu menjadi penopang utama. Ia menyebut sektor-sektor potensial belum berjalan optimal, terutama sektor tambang.

“Sektor tambang belum jalan, jadi kita belum bisa berharap banyak dari sana,” jelasnya.

Armia menyebut kondisi ini membuat ruang fiskal semakin sempit. Pemerintah daerah, lanjutnya, telah menyurati Gubernur untuk penyesuaian harga pasir kuarsa. Ia berharap kebijakan tersebut bisa mendorong aktivitas perusahaan dan meningkatkan PAD.

“Kita sudah surati gubernur agar harga pasir kuarsa disesuaikan, supaya perusahaan bisa bergerak dan PAD ikut naik,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga tetap menjadi perhatian. Ia menargetkan sebagian kewajiban dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Desember nanti kita perkirakan sudah bisa melunasi sekitar 50 persen tunda bayar,” ia menambahkan.

Di tengah kondisi tersebut, Armia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan pajak. Ia menilai kebijakan itu justru akan memberatkan masyarakat dalam situasi ekonomi yang belum stabil.

“Kita tidak mungkin menaikkan pajak sekarang, kasihan masyarakat,” tuturnya.