Komisi IX DPR RI Tinjau Program Kesehatan Nasional Kepri

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu, 22 April 2026.

Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan pihaknya turun langsung ke daerah untuk memastikan implementasi program kesehatan berjalan optimal. Hal ini, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tim Komisi IX turun langsung ke Kepri untuk melihat secara jelas pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kesehatan,” ujar Nihayatul Wafiroh.

Dalam kesempatan tersebut, Nihayatul mengapresiasi capaian Provinsi Kepri yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan JKN mencapai 98 persen. Tetapi, Ia mendorong adanya integrasi data antara program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Lebih baik dikoneksikan, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.

Selain itu, Komisi IX menyoroti pengawasan obat dan makanan di wilayah Kepri. Hal ini dikarenakan, memiliki tantangan tersendiri karena banyaknya jalur masuk tidak resmi dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain.

“Bukan hanya rawan PMI ilegal, tapi Kepri juga penyelundupan obat dan makanan,” tuturnya.

Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian dalam raker tersebut. Nihayatul menyebut, meningkatnya jumlah tenaga kerja akibat arus migrasi perlu diimbangi dengan solusi konkret dari pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Ini juga jadi pekerjaan rumah dan perlu solusi konkret dari Pemprov Kepri dan stakeholder terkait,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengatakan, bahwa Kota Batam yang menjadi salah satu pintu keluar masuk pekerja migran ilegal ke sejumlah negara seperti Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Ia mendorong percepatan perluasan penerima manfaat program MBG di Kepri.

“Sementara kebutuhan dapur SPPG masih kurang, terutama di kawasan 3T, harus segera digesa karena masyarakat sudah menunggu,” ujar Obon Tabroni

Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti rendahnya capaian program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di beberapa daerah di Kepri. Ia menilai hal tersebut perlu segera dievaluasi.

“Apakah ini karena sosialisasi kurang masif atau seperti apa,” ujar Sahidin.

Rapat kerja ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya BPJS Kesehatan, BPOM, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga BP3MI. Hal ini, guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kesehatan di daerah.