RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Krisis air bersih akibat musim kemarau melanda wilayah Tanjungpinang dan Bintan dalam hampir satu bulan terakhir. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk mengambil langkah cepat guna mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menghadapi situasi tersebut, BMKG Stasiun Kelas III Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang bersama PDAM Tirta Kepri dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat koordinasi darurat pada Kamis, 26 Maret 2026. Rapat ini difokuskan pada upaya penanganan krisis air bersih yang kian memburuk akibat minimnya curah hujan.

Kepala BMKG Tanjungpinang, Ahmad Kosasih, mengatakan, bahwa wilayah Bintan Utara saat ini telah berstatus Siaga setelah mengalami 30 hari tanpa hujan atau Hari Tanpa Hujan (HTH). Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya kapasitas air di sejumlah waduk yang menjadi sumber pasokan utama air bersih.

”HTH Siaga itu kita posisinya memang lebih banyak di Bintan Utara ya, kemudian Toapaya dan Gesek,” ujar Ahmad Kosasih, Jumat, 27 Maret 2026.

Kosasih menjelaskan, meskipun terdapat potensi hujan ringan pada akhir Maret hingga April 2026, namun curah hujan dengan intensitas signifikan diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Mei mendatang. Hal ini berarti krisis air masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

“Intensitasnya hujan masih cukup ringan, jadi intensitasnya ringan dan tidak merata,” ucapnya.

Direktur Utama PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik, mengatakan, bahwa dari empat waduk yang dikelola, saat ini hanya Waduk Kolong Enam dan Sungai Pulai yang masih beroperasi normal. Dua waduk lainnya mengalami penurunan debit air akibat dampak kekeringan yang cukup panjang.

“Saat ini masih beroperasi normal adalah Kijang Kolong 6, dan Sungai Pulai,” ujar Abdul Kholik.

Sebagai langkah antisipasi, PDAM Tirta Kepri akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri serta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mencari solusi penanganan penyusutan air di waduk. Upaya ini dilakukan guna memastikan distribusi air bersih kepada pelanggan tetap berjalan selama musim kemarau berlangsung.

“Untuk nanti bisa berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab sumber daya air, baik itu dari PU Provinsi maupun BWS,” ucapnya.

Kholik berharap, langkah koordinasi lintas instansi ini dapat menjadi upaya mitigasi jangka panjang. Sehingga kejadian serupa dapat diantisipasi lebih baik di masa mendatang.

”Nanti kami akan survey, bisa nggak diinterkoneksi antara waduk yang ada di Kecamatan Bintan Utara,” katanya, mengakhiri.