RRI.CO.ID, Tanjungpinang - DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan dukungan terhadap rencana pinjaman daerah yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Hal ini dengan catatan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat, Jumat, 20 Maret 2026.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, mengatakan, pembahasan terkait rencana pinjaman tersebut telah dilakukan secara mendalam dalam rapat-rapat anggaran pada akhir tahun 2025. DPRD juga telah meminta Pemko untuk menjelaskan secara rinci program-program yang akan dibiayai melalui skema pinjaman tersebut.

”Yang paling penting ini kan poin-poin program apa yang dilaksanakan dengan pinjaman tersebut,” ujar Ade Angga.

Ade menjelaskan, fraksi Partai Golkar bersama pimpinan dan anggota DPRD pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut, karena sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (dapil) Tanjungpinang Barat.

”Sebagian besar itu dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Menurutnya, wilayah tersebut kerap mengalami banjir, baik saat musim hujan maupun saat pasang air laut. Dalam kondisi tertentu, banjir terjadi akibat kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang menyebabkan sejumlah titik rawan terdampak cukup parah.

”Di beberapa dapil kami itu terjadi titik-titik rawan banjir,” tuturnya.

Ade menegaskan, melalui pinjaman daerah tersebut diharapkan pembangunan infrastruktur penanganan banjir dapat segera direalisasikan. Ia juga menyampaikan dukungan secara pribadi terhadap rencana tersebut, selama penggunaannya benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat.

”Kita pastikan dengan pinjaman ini, infrastruktur untuk penanganan banjir itu bisa terlaksanakan,” katanya.

Namun, hingga saat ini rencana pinjaman tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum direalisasikan. Ade menambahkan, nilai pinjaman yang sempat dibahas berkisar Rp. 120 miliar hingga total Rp. 150 miliar dengan skema manajemen kas, namun Pemko Tanjungpinang masih mencari skema pembiayaan yang paling sesuai.

”Kemungkinan di angka 120 miliar, jadi total 150 miliar dengan manajemen kas ini,” katanya, mengakhiri.