RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengadakan rapat paripurna berupa penyampaian Walikota Tanjungpinang terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025. Dimana, terdapat empat tujuan pembangunan daerah yang menjadi fokus utama.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan, bahwa pelaksanaan RPD Kota Tanjungpinang di tahun 2024-2026. Sehingga, pada tahun 2025 telah memasuki tahun terakhir implementasi sebelum memasuki fase penuh RPJMD 2025-2029.

Terdapat 4 fokus utama untuk pembangunan daerah yaitu, peningkatan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera, pembangunan perekonomian yang inklusif dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.

Untuk mengukur capaian tersebut, maka ditetapkan 13 sasaran pembangunan dengan 24 indikator sasaran. Lis menyebutkan, sebanyak 20 indikator atau sekitar 83,34 % menunjukkan capaian dengan kategori sangat tinggi, lalu 2 indikator atau 8,33 % berada pada kategori sedang, dan 2 indikator lainnya atau sekitar 8,33% berada pada kategori rendah.

”Dari seluruh indikator tersebut, sebagian besar menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ujar Lis Darmansyah, Selasa, 17 Maret 2026.

Lis menjelaskan, bahwa pada pelaksanaan awal RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 dan mulai dimplementasikan melalui Perubahan RKPD Tahun 2025. Sehingga ditetapkan 5 misi pembangunan daerah lalu dijabarkan dalam 5 tujuan pembangunan, 18 sasaran, dan 33 indikator sasaran.

”Maka dijabarkan dalam 5 tujuan pembangunan, 18 sasaran, dan 33 indikator sasaran,” ucapnya.

Dari indikator sasaran, sekitar 30 indikator atau 90,91% menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Namun, 2 indikator atau 6,06% berada pada kategori tinggi, dan 1 indikator atau 3,03% berada pada kategori sedang.

Sehingga capaian tersebut telah menunjukan secara umum pelaksanaan pembangunan daerah fase awal RPJMD berjalan baik dan memberikan fondasi yang cukup kuat untuk pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang periode 5 tahun ke depan.

Lalu, pada sisi kinerja perangkat daerah, Pemko Tanjungpinag memiliki 33 perangkat daerah yang melaksanakan 47 urusan pemerintahan daerah. Terdapat 259 indikator program yang menjadi indikator utama dakam kinerja urusan perangkat daerah.

”217 indikator program atau sekitar 83,78% menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi,” tuturnya.

Sebanyak 19 indikator atau 7,34% berada pada kategori tinggi, 5 indikator atau 1,93% pada kategori sedang, dan 5 indikator lainnya atau 1,93% berada pada kategori rendah. Namun, terdapat 13 indikator program atau 5,02% yang berada di kategori sangar rendah.

“Tentunya ini menjadi perhatian bersama untuk terus diperbaiki pada periode pembangunan berikutnya,” katanya.

Pada pengelolaan keuangan daerah, kinerja fiskal Pemko Tanjungpinang tahun anggaran 2025, menunjukkan dinamika yang cukup baik. Dimana target pendapatan daerah sebesar Rp.1.077.243.933.442,64, terealisasi 91,21% atau Rp.982.568.687.991,41, realisasi PAD dari target Rp.283.132.248.354,64 terealisasi 73,42% atau Rp.207.882.529.637,41.

Pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar Rp.782.720.926.989,00 terealisasi 97,62% atau Rp.764.129.249.808,00. Serta lain-lain Pendapatan yang sah, dari target Rp.11.390.758.099,00 teralisasi 92,68% atau Rp. 10.556.908.546,00.

Pada sisi belanja daerah, yang direncanakan sebesar Rp.1.088.152.243.497,05 terealisasi sebesar 90,43% atau Rp. 984.063.304.860,00. Belanja Operasi dari target Rp.954.303.880.973,98 terealisasi Rp.880.570.318.345,00 atau 92,27%, sedangkan Belanja Modal yang direncanakan Rp.131.848.362.523,07 terealisasi 77,66% atau Rp.102.396.221.063,00, dan Belanja Tidak Terduga dari Rp.2.000.000.000,00, terealisasi Rp.1.096.765.452,00 atau 54,84%.

Lis menambahkan, Pembiayaan Daerah dari Rp.10.908.310.054,41 terealisasi 100%. Sehingga, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD pada LKPJ Tahun Anggaran 2024, telah disajikan dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara proporsional.

”Kami mengharapkan masukan, saran, serta rekomendasi dari DPRD Kota Tanjungpinang," katanya, mengakhiri.