RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang mencatat bencana kekeringan menjadi kejadian paling dominan selama Februari 2026. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan distribusi air bersih di sejumlah wilayah kota, Selasa, 3 Februari 2026.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tanjungpinang, Yeni Wilda, mengatakan, berdasarkan data hingga 2 Maret 2026, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 114 kali distribusi. Sehingga total mencapai 611,9 ton air sepanjang Februari 2026.

”Kita sudah menyalurkan sebanyak 611,9 ton air sepanjang Februari,” ujar Yeni Wilda.

Yeni menyebutkan, tercatat sekitar 18 kelurahan di Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan suplai air bersih dengan wilayah yang paling sering mengalami kekurangan air bersih yaitu Kelurahan Batu 9, Kampung Bugis, dan Pinang Kencana. Untuk Armada sendiri, pihaknya memiliki satu lori tangka air yang berkapasitas 5 ton, kendaraan Hilux berkapasitas 2 ton, dan mobil L300 yang mampu mengangkut 1 ton air menggunakan tandon tambahan.

“Hampir 18 kelurahan minta, cuman tidak merata ada daerah yang mungkin untuk mendapatkan air bersih di wilayah tersebut sulit,” ucapnya.

Yeni menjelaskan, proses distribusi air dilakukan berdasarkan laporan masyarakat melalui RT dan RW. Lalu diteruskan ke pihak kelurahan sebelum diajukan ke BPBD sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Untuk pelaksanaannya, BPBD Kota Tanjungpinang turut mendapat dukungan armada dari berbagai instansi. Yaitu Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dengan satu lori tangki berkapasitas lima ton air, serta BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang mengerahkan dua armada dengan total kapasitas 10 ton air.

”Kami juga dibantu oleh berbagai instansi dalam pendistribusian air bersih,” tuturnya.

Yeni mengungkapkan, meningkatnya permintaan air bersih sempat menjadi kendala karena keterbatasan sumber air, dimana BPBD memanfaatkan sumur bor milik instansi serta mengambil pasokan air dari wilayah Tanjung Moco. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, Pemko Tanjungpinang melalui Wali Kota Lis Darmansyah berkoordinasi dengan pihak PDAM sehingga BPBD diizinkan mengambil air dari Sungai Pulai milik PDAM.

“Wali Kota berkoordinasi dengan Direktur PDAM, akhirnya kita diizinkan untuk mengambil air di Sungai Pulai,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini permintaan bantuan air bersih dari masyarakat masih ada, meski mulai berkurang setelah beberapa hari terakhir terjadi hujan. BPBD bersama kelurahan juga telah berkoordinasi dengan RT dan RW untuk sementara menghentikan pengajuan distribusi di wilayah yang kondisi airnya mulai membaik.