RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan bahwa setiap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berdampak langsung pada desain pengawasan yang diterapkan. Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, mengatakan pihaknya siap mengadaptasi pola pengawasan baru, termasuk jika sistem pemilihan beralih melalui DPRD.

“Kami siap beradaptasi dengan system baru dan tetap menjaga integritas demokrasi,” kata Maryamah, Jumat, 27 Februari 2026.

Dirinya menjelaskan, setiap perubahan mekanisme Pilkada akan berdampak langsung pada perubahan desain pengawasan. Perubahan sistem pemilihan tidak hanya berdampak pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pada aspek pengawasan.

“Perubahan desain pengawasan, baik dari sisi objek yang diawasi, pola potensi pelanggaran, maupun pendekatan pengawasan yang digunakan,” ujarnya.

Apabila proses pemilihan berlangsung dalam ruang politik yang terbatas, diperlukan penguatan sistem transparansi, keterbukaan akses informasi, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diawasi publik. Dalam perspektif pengawasan, keterbukaan proses menjadi elemen krusial dalam menentukan efektivitas pengawasan.

“Pemilihan di ruang politik terbatas memerlukan penguatan transparansi, akses informasi, dan akuntabilitas publik,” ucapnya.

Tantangan pengawasan juga semakin kompleks seiring dengan inovasi mekanisme Pilkada. Hal ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya mengandalkan metode pengawasan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas.

“Pemantauan digital, pelaporan cepat, dan keterlibatan warga menjadi strategi penting untuk mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Maryamah mengingatkan, pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Ia mengatakan pengawasan tidak dapat berjalan maksimal tanpa kolaborasi antara Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat.

“Sinergi menjadi kunci dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya di Kepri,” katanya, mengakhiri.