RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Alfriandi, mengatakan Sinkronisasi antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran di Kepulauan Riau (Kepri). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjawab ketidaksesuaian antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.

“Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu menjawab penyelesaian pengangguran antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan,” ujar Alfriandi, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan, peluang kerja di Kepri sebenarnya tersebar luas bagi para pencari kerja. Namun persoalan muncul ketika standar kompetensi tenaga kerja tidak mampu memenuhi ekspektasi perusahaan pemberi kerja.

“Masalahnya bukan tidak ada pekerjaan, tetapi standar yang dimiliki pencari kerja belum sesuai kebutuhan industri,” katanya.

Menurutnya, keberadaan balai latihan kerja perlu dievaluasi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Skema pelatihan harus dirancang berdasarkan keseimbangan suplai dan demand agar tidak terjadi ketimpangan.

“Kalau suply dan demand tidak sinkron, maka peluang kerja tetap tidak terisi optimal,” tuturnya.

Selain itu, ia menilai perlu ada komunikasi intensif antara perguruan tinggi dan dunia industri terkait orientasi lulusan. Karena pendidikan vokasi dinilai lebih dekat dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Sementara itu program sarjana perlu diarahkan pada penciptaan peluang usaha baru. Jadi, harus ada diskusi untuk menyamakan konsep antara dunia pendidikan dan kebutuhan kerja,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya redefinisi konsep pekerjaan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Profesi seperti nelayan dan petani harus masuk dalam kriteria lapangan kerja yang diakui dan tercatat dalam basis data ketenagakerjaan.

“Semua jenis pekerjaan, termasuk berbasis kearifan lokal, harus diakui agar penekanan angka pengangguran lebih realistis dan terukur,” ujarnya.