RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong kolaborasi digital terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya dalam percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini salah satunya dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 10 Februari 2026.

Penjabat Sekdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan, khususnya dalam percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar semakin solid, inklusif, dan adaptif. Di tahun 2026 ini, sinergi harus naik kelas dan tidak lagi sekadar koordinasi administratif, tetapi menjadi kolaborasi eksekusi yang berdampak langsung bagi masyarakat

“Kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang paling hebat atau siapa yang paling depan. Melainkan bagaimana kita berjalan beriringan," kata ​Luki Zaiman Prawira

Ia juga berharap Diskominfo se-Kepri dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan mampu melahirkan standar layanan digital yang dapat dinikmati masyarakat hingga di pulau-pulau terpencil, dengan kualitas yang setara dengan wilayah perkotaan. Ada empat poin penting yang perlu terus diperkuat oleh seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Pertama, integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga sistem berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada aplikasi yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota. 

"Data harus terintegrasi agar pengambilan kebijakan oleh pimpinan dapat lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Kedua, pemerataan akses informasi, termasuk internet. Diskominfo Provinsi diharapkan berperan sebagai jembatan ke pemerintah pusat, sementara Diskominfo Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan dengan target meminimalkan wilayah blank spot.

Ketiga, penguatan keamanan siber (cyber security), mengingat ancaman siber tidak mengenal batas wilayah, maka kerja sama dalam manajemen insiden siber harus diperkuat agar infrastruktur digital tetap terpercaya. Keempat, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), termasuk penerapan Generative AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

“Saya berharap melalui rakor ini lahir kesepakatan-kesepakatan konkret, kolaborasi program yang nyata, pertukaran sumber daya manusia, pembinaan yang berkesinambungan," tuturnya.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, menegaskan peran strategis Diskominfo sebagai pusat transformasi digital (E-Government). Pengelola komunikasi publik dan transparansi, keamanan informasi dan persandian, pengelola statistik dan data, serta peningkatan literasi digital dan infrastruktur.

Hendri juga menekankan pentingnya sinergi antara Diskominfo Provinsi Kepri dan Diskominfo Kabupaten/Kota dalam menyelaraskan urusan komunikasi publik dan kehumasan."Penguatan layanan informasi publik, serta integrasi penyelenggaraan pemerintahan digital lintas daerah," ujar Hendri.

Selain itu, ia menyoroti kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui konsep Satu Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan keamanan informasi dan persandian guna mendukung keandalan sistem pemerintahan digital daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.