RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini sudah berjalan cukup baik. Ia melihat program-program baru kementerian, termasuk pendekatan deep learning, menunjukkan arah kebijakan yang lebih progresif dan terkoordinasi hingga ke daerah.

Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Huzaifa Dadang, menjelaskan bahwa secara struktural kewenangan pendidikan di daerah masih terbagi, di mana SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi, sedangkan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pembagian ini, menurutnya, membutuhkan peran kementerian sebagai simpul integrasi agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan di lapangan.

“Di Kepri sendiri pendidikan di bagi menjadi 2, SMA/SMK di kelola pemprov, sementara SD dan SMP dikelola Pemerintah kota/kabupaten,” kata Huzaifa Dadang, Jumat 6 Februari 2026.

PGRI menilai kebijakan pemerataan pendidikan yang dijalankan kementerian merupakan langkah yang tepat. Ia menegaskan masih ada aspek strategis yang perlu ditingkatkan secara serius, terutama terkait kesejahteraan guru.

Huzaifa mengatakan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah berupaya memperbaiki kesejahteraan guru melalui skema sertifikasi dan kebijakan pengangkatan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala struktural dan administratif.

“Kondisi di lapangan masih banyak guru yang belum diangkat sebagai P3K atau PNS,” ucapnya.

Ia juga memperhatikan persoalan status guru non-ASN yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, secara kebijakan, konsep penghapusan guru honorer harus diikuti dengan solusi konkret berupa pengangkatan yang sistematis dan adil.

“Istilah guru honorer sudah tidak ada, harusnya mereka otomatis di angkat menjadi P3K atau PNS,” tuturnya.