Pro dan Oposisi Merupakan Pilar Demokrasi, Bukan Musuh Pembangunan

KBRN, Lingga: Dalam dinamika kehidupan berdemokrasi, keberadaan dua poros pemikiran yakni kelompok pro pemerintah dan kelompok oposisi kerap kali disalahpahami sebagai bentuk pertentangan atau bahkan permusuhan. Keduanya justru memainkan peran strategis dan saling melengkapi dalam proses pembangunan, khususnya di daerah seperti Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Armanto, menegaskan bahwa pro pemerintah dan oposisi bukanlah dua kutub yang saling menjatuhkan. Melainkan dua kekuatan yang jika berfungsi secara proporsional dan sehat, akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Demokrasi yang matang tidak diukur dari banyaknya pujian kepada pemerintah, tapi dari sejauh mana kritik dan saran diterima sebagai bagian dari proses memperbaiki diri,” kata Armanto, Selasa (6/5/2025)

Kelompok yang berpihak kepada pemerintah, menurut Armanto, sejatinya berperan sebagai katalisator percepatan program pembangunan. Mereka membantu menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, mendukung implementasi visi-misi kepala daerah, dan menjaga stabilitas sosial-politik agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tapi menjadi bagian dari solusi," ujarnya, menjelaskan.

"Mereka yang pro pemerintah sejatinya adalah mitra kerja dalam menyukseskan agenda-agenda strategis pembangunan daerah,” ia menambahkan.

Sementara itu, kelompok oposisi memiliki tugas yang tak kalah penting, yaitu menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan. Dalam perspektif Armanto, keberadaan oposisi yang kritis dan rasional adalah bentuk kemewahan dalam demokrasi yang harus dirawat, bukan dimusuhi.

“Tanpa oposisi, pemerintahan berpotensi menjadi otoriter. Kritik adalah cahaya yang menerangi jalan pembangunan agar tidak melenceng dari tujuan utama, kesejahteraan rakyat,” ujar Armanto menjelaskan.

Armanto juga menegaskan bahwa oposisi yang bertanggung jawab adalah mereka yang memberikan kritik berdasarkan data, argumentasi yang konstruktif, dan niat untuk membangun, bukan menjatuhkan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terjebak pada polarisasi politik yang sempit.

Ia menyayangkan jika masih ada anggapan bahwa menjadi oposisi berarti pembangkang, atau sebaliknya, mendukung pemerintah berarti pencitraan. “Yang kita perlukan hari ini adalah masyarakat yang dewasa secara politik, yang memahami bahwa perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, bukan alasan untuk bermusuhan,” tuturnya, mengakhiri.