RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Direktur Jenderal PPI Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemerataan akses digital di wilayah kepulauan melalui pemanfaatan teknologi terkini. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

”Ini instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan,” ujar Wayan Toni Supriyanto.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati 6 lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz yang dikenal memiliki jangkauan sinyal lebih luas, efisien, dan mampu memperkuat layanan internet 4G maupun 5G di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Selain pembangunan BTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi komunikasi berbasis satelit sebagai solusi bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial. Langkah ini ditujukan, untuk mempercepat penanganan sebanyak 207 titik yang masih mengalami blank spot maupun kualitas sinyal lemah di Kepulauan Riau.

Wayan menambahkan, tantangan utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Kepri berasal dari kondisi geografis yang didominasi lautan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi Direct to Device (D2D), satelit, dan alokasi frekuensi baru menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan digital di wilayah kepulauan.

“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif,” ucapnya.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pemerataan akses telekomunikasi memiliki arti strategis bagi daerah perbatasan. Ia menyebutkan, hingga saat ini, masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal rendah yang berdampak pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

”Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” ujar Nyanyang Haris Pratamura, Jumat 6 Agustus 2026 kepada RRI

Menurutnya, keterbatasan jaringan telekomunikasi turut memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga, percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pemerintah dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dapat berjalan lebih optimal.

Nyanyang menambahkan, sinergi antara Pemprov Kepri dan Kementerian KomDigi diharapkan mampu mendukung akses pendidikan di Sekolah Rakyat. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 78 ribu nelayan di kawasan pesisir melalui layanan digital yang lebih mudah dijangkau.

”kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi perhatian bersama agar pelayanan masyarakat berjalan lebih optimal,” katanya, mengakhiri.