KBRN, Tanjungpinang: Di tengah maraknya disinformasi, humas pemerintah dituntut lebih adaptif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan. Hal ini pun diamanahkan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kepada Humas Kementeria Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Rabu (26/2/2025).

Amanah ini sejalan dengan tema Sinergi Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi dedikasi humas pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait program prioritas dan strategis kepada masyarakat. Menurutnya, strategi komunikasi tidak hanya harus berjalan di tingkat pimpinan, tetapi juga di seluruh jajaran humas pemerintah.

"Sinergi harus dibangun seperti tim sepak bola yang bekerja sama untuk meraih kemenangan. Namun, kemenangan ini bukan soal citra, melainkan memastikan kebijakan tersampaikan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Meutya.

Di era digital, arus informasi bergerak begitu cepat, termasuk penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, humas pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam meluruskan informasi keliru dan memastikan publik mendapatkan berita yang benar.

"Tujuan utama kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa tenang, dan terhindar dari kebingungan. Sebab, salah satu tugas humas adalah melindungi mereka dari hal-hal semacam itu," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.

"Jika komunikasi berjalan efektif, masyarakat akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan serta aktif memberikan masukan melalui berbagai kanal yang tersedia," Ia menambahkan.

Meutya juga mengingatkan bahwa humas pemerintah harus selalu responsif terhadap suara masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya mendengar dan menindaklanjuti aspirasi publik.

"Pemerintah harus responsif dan cepat dalam menyikapi masukan dari masyarakat. Keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik," katanya mengakhiri.