RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengonfirmasi bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sudah mencapai target maksimal. Wakil Gubernur Kepri  Nyanyang Haris Pratamura terus memantau pengerjaan fisik agar selesai sesuai jadwal yang ditetapkan bersama.

Fokus utama saat ini adalah menuntaskan sisa pembangunan sebesar lima belas persen pada awal Maret mendatang. Proses penilaian tahap ketiga sedang berjalan untuk memastikan seluruh infrastruktur siap digunakan oleh masyarakat di kepulauan.

“Tadi bersama satgas kabupaten/kota kita melakukan evaluasi capaian MBG hampir selesai,” kata Nyanyang Haris Pratamura, Kamis 5 Februari 2026. 

Skema pendanaan dari pihak investor dilakukan secara bertahap guna menjamin kelancaran pengerjaan proyek di lapangan terbuka. Pemerintah juga menjalin koordinasi intensif bersama Badan Gizi Nasional agar operasional pelayanan segera berjalan dengan efektif.

“Skema pendanaan dari pihak investor secara bertahap, Pemerintah juga menjalin koordinasi ke BGN,” ujarnya.

Masyarakat yang bermukim pada wilayah terpencil sangat menantikan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini. Kehadiran satuan pelayanan gizi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup anak sekolah di daerah terluar.

“Masyarakat sangat menantikan manfaat MBG ini di daerah terpencil,” ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Barat (Sumbar), Syariwidya, mengapresiasi kinerja tim Satgas Kepulauan Riau yang bergerak sangat cepat dalam menjalankan program. Dukungan penuh dari pimpinan daerah membuat pendirian satuan pelayanan gizi berjalan sangat lancar dan sesuai target.

“Dari 3 wilayah Sumbar, Kepri ini bagus Pimpinan daerah juga sanggat support penerima manfaat juga sangat tinggi,” kata Syariwidya.

Realisasi penerima manfaat saat ini mencapai ratusan ribu orang yang tersebar pada seratus tujuh puluh tujuh titik. Pemerintah mengupayakan seluruh pembangunan fasilitas pendukung dapat segera tuntas pada periode pertengahan tahun dua ribu dua puluh enam.

“Sudah lebih dari lima puluh persen dari realisasi tinggal tahap persiapan yang mau selesai lagi,” ucapnya.

Pemerintah pusat siap mengakomodir indeks harga kemahalan bagi daerah terpencil agar operasional tetap berjalan dengan stabil. Kebijakan tersebut sangat penting guna menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi anak sekolah di wilayah kepulauan.

“Kebijakan tersebut sangat penting guna menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi anak,” katanya.