Wali Kota Lis Darmansyah Soroti Tantangan Transisi Energi Tanjungpinang

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengikuti Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota. Forum tersebut diikuti Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah secara daring dari Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa, 15 September 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan transisi energi. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki wilayah, anggaran, serta kewenangan untuk merancang program, baik melalui kemampuan daerah maupun dengan dukungan internasional.

“Konsumsi energi juga terjadi di wilayah perkotaan, yang artinya kunci transisi energi Indonesia ada di tangan wali kota dan bupati,” ujar Bima Arya.

Bima menjelaskan, pelaksanaan transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan dan inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan tidak meningkatkan biaya hidup masyarakat maupun memberikan beban tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah.

“Jangan sampai transisi energi justru menaikkan biaya hidup dan jangan sampai dibebankan kepada rakyat kecil,” ucapnya.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan forum tersebut menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan transisi energi nasional ke dalam program nyata di tingkat kota. Menurutnya, program tersebut harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keadilan, serta kemampuan masyarakat.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengambil bagian dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” ujar Lis Darmansyah.

Lis menambahkan, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan program transisi energi. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

“Persoalannya bukan kami tidak memiliki komitmen terhadap transisi energi, komitmen itu ada, namun kita juga harus melihat kemampuan daerah,” ucapnya.

Lis menegaskan, kebijakan transisi energi perlu diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah agar target nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang realistis. Ia berharap, implementasi kebijakan tersebut tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

”Jangan sampai target dan kebijakan yang ditetapkan justru tidak dapat diterjemahkan, karena ruang fiskal pemerintah daerah sangat terbatas,” katanya, mengakhiri.