RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sinergi lintas sektor. Langkah ini juga mencakup pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), serta perkawinan anak dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, persoalan sosial yang terjadi di masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi keluarga, sehingga membutuhkan solusi yang melibatkan semua pihak.

"Kekerasan terhadap anak salah satunya dapat berawal dari kondisi perekonomian orang tua dan berbagai tekanan yang dihadapi dalam keluarga,” ujar Zulhidayat, Selasa, 28 Juli 2026.

Namun Zulhidayat menambahkan, persoalan ini harus dihadapi secara seksama dan bersama-sama. Mencari solusi serta membangun pendekatan yang tepat agar hal-hal tersebut tidak sampai terjadi.

Kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Karena itu, diperlukan penguatan keluarga, edukasi, serta kepedulian lingkungan untuk mencegah berbagai persoalan sosial,” ujarnya.

Plt. Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengatakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini, pendampingan hingga penanganan korban.

"Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif," kata Elfiani.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.