Sukseskan Koperasi Pesisir, Ansar Minta KKP Tambah 18 Lokasi Prioritas

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan penambahan 18 titik Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) prioritas kepada Kementrian Kalutan dan Perikanan (KKP) RI. Usulan disampaikan Gubernur Ansar saat beraudiensi bersama Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Menara Bahari I Lantai 7, Jakarta Pusat.

"Tiga titik telah rampung dan satu di Natuna sedang dibangun. Kami juga mengusulkan 18 titik tambahan untuk masyarakat pesisir," ujar Ansar Ahmad, Sabtu, 11 Juli 2026.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 100 koperasi nelayan dapat dibangun di kawasan perairan provinsi ini. Gubernur Ansar dalam kesempatan ini meminta dukungan KKP RI untuk segera melakukan survei terhadap 82 titik kawasan pesisir di Kepulauan Riau. Survei topografi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.

“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” ujarnya.

Usulan Gubernur Ansar mendapat tanggapan positif. Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan berbagai data pendukung serta usulan strategis untuk mendukung pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih. Trenggono menyebut Kepri adalah salah satu daerah memiliki potensi maritim terbesar di Indonesia dan menjadi wilayah prioritas dalam implementasi program Ekonomi Biru yang tengah dijalankan pemerintah pusat.

“Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah agar potensi yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program strategis nasional.