Dampak Kenaikan Pertamax, DPRD Kepri Dorong Harga BBM FTZ Bintan Setara Batam

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengantisipasi potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menyusul kebijakan kenaikan harga Pertamax.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, menyatakan langkah mitigasi ini dibahas secara intensif dalam pertemuan bersama PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri.

Diskusi strategis tersebut dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Pertamina Kepri, Bagus Handoko, beserta jajaran Hiswana Migas. Selain memetakan penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU, agenda utama pertemuan difokuskan pada ketahanan pasokan BBM bersubsidi.

Rudy menjelaskan lonjakan harga Pertamax dan Dexlite berpotensi memicu migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite serta Biosolar. Kendati demikian, Pertamina memastikan bahwa ketersediaan stok di lapangan sejauh ini masih aman dan berada di atas batas bawah.

“Pertamina memastikan stok tersedia dan aman hingga saat ini,” kata Rudy Chua kepada RRI, Kamis 18 Juni 2026.

Fenomena beralihnya konsumsi ke Pertalite saat ini terpantau baru mendominasi pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor. Pergeseran untuk kendaraan roda empat dinilai belum terlalu signifikan karena sistem pengisian harian telah dibatasi menggunakan kode batang.

Di samping masalah stok, Komisi II juga mengusulkan penyelarasan harga BBM nonsubsidi di kawasan perdagangan bebas atau FTZ Bintan agar setara dengan Batam. Upaya penghapusan disparitas harga bebas pajak tersebut dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat di wilayah FTZ Bintan.

“Tadi kita juga mengusulkan penyelarasan harga BBM nonsubsidi di Kawasan FTZ,” ujarnya.

Manajemen Pertamina Kepri menyambut baik usulan regulasi harga tersebut dan segera meneruskannya ke tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri turut memberikan dukungan penuh melalui penyiapan surat resmi guna memperkuat permohonan ke Pertamina pusat.

“Tadi pak Bagus Handoko menyambut baik usulan ini dan akan berkoordinasi langsung ke pusat,” ucapnya

Rencana uji coba penerapan harga BBM khusus kawasan FTZ ini disepakati akan dimulai dari SPBU yang berada di Tanjung Uban. Tanjung Uban dipilih sebagai lokasi percontohan awal karena mencakup wilayah penunjang aktivitas industri strategis di Lobam dan Lagoi.

“Disepakati awal tadi uji cobanya di SPBU yang berada di Tanjung Uban sebagai lokasi percontohan. Nanti akan diterapkan ke SPBU lainnya kalau lancer,” katanya.

Rudy juga mengingatkan adanya potensi kerawanan berupa aksi penimbunan oleh oknum pelangsir akibat tingginya selisih harga pasar. Pihak kepolisian diharapkan meningkatkan pengawasan ketat di setiap SPBU agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran.