Pengamat Ekonomi: Korupsi Hambat Ekonomi dan Investasi

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Praktik korupsi dinilai masih menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Satriadi, menegaskan bahwa salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

“Ketika pejabat pemerintah yang korup mengalirkan uang negara ke dalam kantong pribadi mereka, dana yang seharusnya untuk proyek pembangunan dan pelayanan publik menjadi sia-sia,” ujar Satriadi, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang mengalami kekurangan anggaran. Akibatnya, masyarakat luas harus menanggung beban dengan akses terbatas terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang semakin sempit.

“Rakyat biasa akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan karena akses terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi menjadi terbatas,” ucapnya.

Selain itu, Satriadi menyoroti bahwa praktik korupsi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi. Menurutnya, investor asing cenderung ragu untuk menanamkan modal di negara yang memiliki reputasi buruk dalam hal transparansi dan tata kelola.

“Investor khawatir terhadap ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil, serta risiko penyalahgunaan dana yang mereka keluarkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, minimnya investasi akan berdampak lanjutan pada berkurangnya lapangan kerja, peluang usaha, serta inovasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jika investasi menurun, maka efek dominonya adalah berkurangnya kesempatan kerja dan melambatnya perkembangan ekonomi,” katanya.

Untuk itu, Satriadi menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memberantas korupsi demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

“Korupsi harus diberantas secara tegas. Negara kita harus bersatu melawan korupsi dan menempatkan integritas serta transparansi sebagai prinsip utama dalam kehidupan publik,” katanya, mengakhiri.