Menjaga Ketahanan Pangan di Daerah yang Bukan Penghasil

RRI.CO.ID, Bintan - Pagi itu, Sarni seorang Ibu Rumah tangga di Kelurahan Sei Nam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan mencuci beras yang baru saja ia tuang ke wadah penyimpanan di dapurnya. Baginya, beras bukan sekadar bahan pokok, tetapi penentu aman atau tidaknya pengeluaran keluarga setiap bulan.

Di tengah harga kebutuhan yang kerap berubah, Sarni mengaku terbantu dengan keberadaan beras dari Perum Bulog. Menurutnya, kualitas beras yang didapat cukup baik dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pilihan lain di pasaran yang harganya relatif tinggi.

“Kalau beli beras Bulog, kualitasnya bagus dan harganya masih masuk akal. Jadi cukup membantu kami mengatur pengeluaran rumah tangga,” ujar Sarni.

Menurutnya, bagi keluarga ekonomi menengah kebawah sepertinya, stabilitas harga pangan bukan isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga beras beberapa ribu rupiah saja bisa berdampak pada anggaran belanja bulanan.

Tak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, keberadaan Bulog juga menjadi penopang bagi pelaku usaha pangan.

Seorang pedagang beras di pasar tradisional Bintan Center, Satrio mengaku selama ini pasokan stoknya banyak bergantung pada Bulog. Ia mengatakan harga jual relatif stabil karena stok yang diambil dari Bulog mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Selama stok tersedia di Bulog, harga biasanya lebih terkendali. Kami juga tidak perlu menaikkan harga terlalu tinggi karena sudah ada acuan HET,” katanya.

Stabilitas tersebut, menurutnya, sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus kepastian usaha pedagang. Selama ini, beras kebutuhan beras di pasaran, khususnya Pulau Bintan ataupun Kepri, rata-rata didapat dari kiriman luar daerah.

Menurutnya, beras yang dikirim melalui daerah lain, akan lebih mahal dibandingkan dengan beras yang di produksi dari daerah masing-masing. Terlebih lagi, Kepri bukanlah daerah penghasil, sehingga pasokan beras harus menunggu kiriman dari daerah lain.

“Beda dengan pedagang di Pulau Jawa, kalau Kepri rata-rata menunggu kiriman. Apalagi kalau cuaca tidak menentu untuk proses pengiriman,” tuturnya.

Dia berpendapat, Bulog dan Pemda Kepri dapat mencari solusi jangka panjang terkait ketahanan pangan beras, dikarenakan Kepri bukanlah daerah penghasil beras seperti daerah di Pulau Jawa.

Menjawab persoalan jangka panjang ketahanan pangan di daerah Kepulauan Riau, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi mengatakan, Kepri bukanlah daerah penghasil padi seperti daerah lain di Pulau Jawa. Namun, ada solusi lain dari program Pemerintah Pusat yakni penanaman padi gogo.

“Ini terhitung baru, kita berharap padi gogo ini bisa mencapai 5 hingga 6 ton per hektare untuk sekali panen,” kata Rika Azmi.

Dia menyebut, hampir seluruh petani di Kabupaten Kota se Kepri telah meminta bibit padi gogo namun yang paling banyak berada di Kabupaten Bintan. Menurutnya, padi gogo dapat menjawab persoalan ketahanan pangan khususnya beras, mengingat wilayah Kepri banyak lahan kering yang bisa dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo.

Ket Foto: Salah satu lahan padi gogo di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Foto: Renny/RRI)

Dia mengaku, kebutuhan beras di Kepri mencapai 202 ribu ton per tahun. Namun untuk produksi beras dari padi gogo masih belum banyak. Oleh sebab itu pemda masih berharap suplai dari Bulog maupun dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras di Kepri.

“Untuk memenuhi kebutuhan ini kita datangkan dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta, berkoordinasi dengan bulog,” ungkapnya.

Guna menjawab ketahanan pangan di Kepri, menurutnya Pemprov Kepri telah menyiapkan berbagai program, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satunya program jangka pendek yakni meningkatkan sarana untuk produksi pertanian dengan pemberian bibit, pupuk serta teknologi untuk peningkatan produksi beras di Kepri.

Sedangkan untuk jangka panjang, Pemprov telah menyiapkan perlindungan lahan LP2B dan telah masuk kedalam Perda tentang rencana tata ruang wilayah agar tidak ada alih fungsi lahan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan penanaman padi pada jangka panjang.

Banyaknya kebutuhan beras di Kepri per tahunnya, disinilah andil besar Bulog dalam memenuhi kebutuhan dan ketersediaan beras di daerah Kepulauan Riau yang bukan penghasil.

Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang, Arief Alhadihaq mengaku, selama ini kebutuhan beras di Bulog Tanjungpinang masih di topang dari daerah lain seperti Jakarta, Pekanbaru dan Jawa Barat, tergantung suplai dari pusat, dengan rata-rata kiriman mencapai 2000 ton untuk kebutuhan selama 2 bulan.

Kiriman untuk Bulog Cabang Tanjungpinang dari Jakarta ini bukan murni hanya untuk wilayah Pulau Bintan, melainkan untuk beberapa wilayah lain diantaranya, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

“Alurnya dari Jakarta menuju Tanjungpinang. Nantinya suplai ini akan dikirim ke daerah lain yang memerlukan,” ucap Arief.

Selama ini, harga beras di Kepri diangka Rp15.400 per kilogramnya, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dia menambahkan, selama ini pengiriman dari luar daerah ke Kepri memerlukan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi Kepri merupakan wilayah Kepulauan dengan tantangan pengiriman beras melalui jalur laut.

“Tantangan kita ya alam, karena di Kepri wilayah kelautan. Makanya jika ada daerah yang stoknya sudah berkurang, harus segera disuplai sebelum menipis untuk menjaga ketersediaan,” katanya.

Perihal harga, mitra penyalur Bulog, selama ini sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bulog bersama satgas pangan daerah, terutama pada saat momentum hari besar keagamaan. Hal ini untuk menghindari adanya oknum culas yang memainkan harga.

Selain itu, guna menjaga ketahanan pangan beras di Kepri, pihaknya bersama Pemda Kepri dan Kabupaten Kota, selalu berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan beras, khususnya untuk rumah tangga dengan melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah.

Program ini menjadi program unggulan Pemda setempat, untuk mengatasi persoalan ketersediaan dan harga yang fluktiatif di Kepri yang bukan daerah penghasil.

“Makanya pada momen tertentu kami membantu untuk menyuplai beras bersama Pemda melalui program Gerakan pangan murah,” katanya, mengakhiri.

Bagi Sarni, berbagai kebijakan, data stok, hingga jalur distribusi itu mungkin terdengar jauh dari kesehariannya. Ia tidak menghitung tonase cadangan pangan atau memikirkan kapal pengangkut beras dari Jakarta.

Namun ia merasakan langsung dampaknya. Saat harga beras tetap terkendali dan stok mudah didapat, ada rasa tenang yang hadir di dapur rumahnya. Di daerah yang tak menanam banyak padi, rasa tenang itu bukan hal kecil.

Ia hadir dari sistem panjang yang bekerja di balik layar—mulai dari kebijakan pemerintah, pengamanan stok, distribusi antarwilayah, hingga peran Bulog menjaga pasokan tetap tersedia.

Selama 59 tahun, Bulog telah bertransformasi mengikuti tantangan zaman. Di wilayah seperti Kepulauan Riau, perannya terasa semakin nyata: bukan sekadar menyimpan beras di gudang, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.